BI Sosialisasikan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalisir dampat penerapan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah dalam semua transaksi (bisnis) yang akan mulai diterapkan per 1 Juli 2015 mendatang, Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sosialisasi terkait PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan SEBI No. 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan selama 2 hari ini, dihadiri oleh 148 perusahaan Jawa Timur yang berbasis kegiatan ekspor dan impor.

Menurut Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Syafii, peraturan ini sangat mungkin akan berdampak secara ekonomi, dan bahkan bisa mengurangi tekanan permintaan dollar sehingga rupiah bisa menguat.

“Dengan penerapan kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi, maka bias dipastikan permintaan terhadap dolar akan berkurang. Dan bila hal itu terjadi, maka nilai tukar rupiah akan meningkat,” jelasnya dalam acara Sosialisasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan RI di kantor Bank Indonesia, Kamis (25/6/2015).

Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Nilai tukar mata uang yang dikenal dengan sebutan kurs mata uang menurut Syafii, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter, serta dalam mendukung kegiatan ekonomi. Dan nilai tukar yang stabil, sangat diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Kondisi pasar valuta asing (valas) di dalam negeri seringkali mengalami kelebihan permintaan (net demand) valas dan penggunaan valas untuk transaksi yang dilakukan di dalam negeri akan memberikan tambahan tekanan terhadap depresiasi nilai tukar rupiah.

“Oleh karena itu, dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan valas bisa terjaga dan relative stabil. Justru sangat mungkin terjadi bila net demand terhadap dolar turun, maka nilai tukar rupiah akan meningkat,” jelasnya.

Untuk itu BI akan terus melakukan sosialisasi hal ini. Apalagi sanksi denda yang ditetapkan terkait dengan peraturan ini cukup besar, baik berupa sanksi denda maupun sanksi pidana. Sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang, sanksi dari pelanggaran ini adalah kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

“Selain sanksi, pelaku usaha juga wajib mencantumkan harga barang atau jasa hanya dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan atau jasa secara dual quotation,” jelas Syafii. (Edmen Paulus)

Leave a Reply