OJK Pantau Penerapan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau penerapan program Perlindungan Konsumen yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melihat kepatuhan dalam pelaksanaan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Untuk menyampaikan rencana pemantauan penerapan program perlindungan konsumen ini kepada PUJK, OJK menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono mengungkapkan bahwa, OJK wajib memastikan baik PUJK maupun konsumennya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai yang diperjanjikan.

Menurut Kusumaningtuti, OJK akan terus mendorong masyarakat untuk memahami dan mengetahui manfaat, biaya dan risiko dengan membaca segala syarat dan ketentuan produk dan jasa layanan keuangan.

“Sementara kepada PUJK, kami akan memastikan dipenuhinya aspek transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, menjaga kerahasiaan data konsumen, serta melakukan penanganan pengaduan,” ungkapnya.

Adapun pelaksanaan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen menurutnya, dilakukan terhadap berbagai hal seperti: penerbitan peraturan dan kebijakan perlindungan Konsumen yang dimiliki oleh masing-masing PUJK, Implementasi atas ketentuan perlindungan Konsumen.

Serta evaluasi terhadap implementasi perlindungan Konsumen, termasuk pemenuhan ketentuan mengenai pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

Selain itu ada juga pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK, penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, perjanjian Baku antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen. ​

Pelaksanaan pengawasan implementasi prinsip perlindungan konsumen dilakukan dengan penilaian melalui pengisian kertas kerja yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh PUJK. Kertas kerja tersebut berisi detail langkah yang harus dipenuhi oleh PUJK untuk mengimplementasikan prinsip perlindungan konsumen.

Selain pengisian kertas kerja, OJK melakukan pengamatan lapangan dengan thematic surveillance. Thematic surveillance dilakukan mendasarkan pengaduan masyarakat yang masuk dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Sementara itu, OJK juga melakukan mystery shopping yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui langsung interaksi antara PUJK dengan konsumennya, bisa pada saat pemasaran dan penjualan.

“Aspek transparansi terhadap manfaat, biaya dan risiko harus dijelaskan dan dalam hal ini masyarakat juga harus jeli dan cerdas untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan, agar sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata Kusumaningtuti.

Selain itu, dalam memaksimalkan implementasi perlindungan konsumen ini, Bidang EPK telah mengembangkan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI).

Aplikasi ini dikembangan dengan tujuan untuk memudahkan PUJK dalam menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan edukasi, laporan pelayanan pengaduan konsumen dan hasil penilaian mandiri implementasi perlindungan konsumen secara online.

Dengan aplikasi ini, PUJK tidak lagi diwajibkan mengirimkan dokumen fisik kepada OJK dan bagi OJK sendiri, aplikasi ini membantu rekapitulasi laporan yang nantinya akan menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan OJK. (Edmen Paulus)

Leave a Reply