System Token Listrik PLN, Korupsi Uang Rakyat

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Monopoli yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, terhadap listrik pintar (system token) ternyata cukup menyengsarakan rakyat dan mengandung penipuan yang dilakukan PLN pada rakyat. Belum lagi bila dikaitkan dengan system “pemaksaan” untuk pemasangan baru yang harus menggunakan system token.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Menko Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli adalah benar adanya.

Menko Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli beberapa waktu lalu sempat menyinggung adanya permainan mafia di pulsa listrik [token] atau listrik pintar PT PLN Persero terkait ketika konsumen membeli pulsa listrik Rp 100.000 namun nilai listrik yang didapat hanya setara Rp 70.000.

Bila memang pernyataan Rizal Ramli itu benar, maka bisa dihitung berapa milyar uang rakyat yang di korupsi PLN setiap bulannya ?

Menurut pengamat ekonomi Univetsitas Katolik Widya Mandala Herlina Yokaroida, kondisi manipulative ini bisa terjadi karena adanya monopoli soal token oleh PLN.

Ditemui di sela sela Diskusi Meja Bundar bertemakan ‘Pencegahan Korupsi di Indonesia dengan Peran Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Budi Pekerti dan Agama’, Herlina mengatakan bahwa pernyataan dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli tentang selisih harga yang begitu jauh yang didapat oleh konsumen tersebut harusnya tidak perlu terjadi jika PLN tidak melakukan monopoli.

“Seandainya system token tidak hanya monopoli PLN, maka selisih harga token dengan harga pemakaian yang diterima masyarakat, bias diminimalisir dan bahkan tidak perlu terjadi,” ungkapnya.

Menurut Herlina, basis harga secara ekonomi dibentuk karena ada permintaan dan penawaran, nah kalo penawan hanya dari satu pihak saja yakni PLN dan tak ada pembandingnya, maka inilah yang menjadi letak monopoli dari PLN.

“Karena dengan  demikian, pihak PLN bias saja tidak memberikan ke konsumen harga yang sesungguhnya,”  ujar Herlina.

Seharusnya pihak PLN memberikan harga sesungguhnya kepada masyarakat karena PLN merupakan perusahaan milik Negara, sehingga sudah seharusnya Negara mengeluarkan regulasi yang bermanfaat dan harus dikembalikan bagi kepentingan rakyat Indonesia.

“Jika PLN kemudian berargumen bahwa pengurangan itu untuk biaya administrasi, maka pihak PLN sudah memunculkan ekonomi biaya tinggi,” lanjutnya.

Lalu, kenapa masyarakat yang harus menanggung biaya administrasi tersebut ?

“Padahal listrik itu milik public, dimana listrik menjadi bagian dari pembangunan dan itu harus bebas dinikmati oleh masyarakat tanpa harus dibebani administrasi,”  tegas Herlina. (Edmen Paulus)

Leave a Reply