Komisi C DPRD Provinsi Jatim : Hentikan Pembangunan ‘The Frontage’

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Dugaan adanya penyalahgunaan asset pemerintah provinsi Jawa Timur yang sedang dibangun untuk super blok ‘The Frontage’, kembali ditegaskan Komisi C DPRD Prov Jawa Timur, melalui ketuanya Thoriqul Hag.

Bahkan Thoriqul meminta pembangunan proyek dengan investasi sebesar Rp 1,5 triliun itu dihentikan, karena disinyalir kuat dibangun diatas tanah negara alias aset milik Pemerintah Provinsi (Pempro) Jatim seluas 1,5 hektare di Jl A. Yani sisi timur.

“Kami minta pembangunan proyek ini dihentikan,” cetus Thoriqul disela inspeksi mendadak (sidak) bersama beberapa anggota DPRD Jawa Timur di lahan Pemprov Jawa Timur yang kini berdiri proyek ‘The Frontage’.

Proyek prestisius yang dikerjakan perusahaan konstruksi pelat merah, PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut menurut Thoriqul, berdiri diatas lahan dengan status tanah yang masih harus dipertanyakan kejelasannya.

Dan rekomendasi penghentian pembangunan itu perlu segera dilakukan, hingga menunggu ada kepastian hukum tentang akad jual beli lahan yang digunakan membangun superblok ‘The Frontage’ ini.

“Tanah milik Pemprov Jawa Timur itu harus diselamatkan, sebelum jatuh ke pihak lain dengan cara yang tidak benar,” jelas Thoriq di Surabaya, Kamis (10/9/2015).

Menurut Thoriq, apabila pembangunan ini terus dilakukan, itu berarti melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Artinya, pihak manajemen proyek dianggap sengaja mengabaikan peringatan yang telah direkomendasi wakil rakyat.

“Penghentian pembangunan harus dilakukan, agar calon konsumen atau pembeli tidak dirugikan,” ingatnya.

Selain masalah kejelasan soal kepastian hukum mengenai tanah, juga karena dalam brosur penjualan The Frontage, tertera apartemen dijual dengan sistem strata title atau hak milik atas satuan rumah susun. Padahal, tanahnya adalah aset daerah alias milik Pemprov Jawa Timur.

“Aset Negara itu, tidak boleh diperjual belikan. Kalaupun ditukar guling, juga harus jelas dimana lokasi penggantinya dan berapa luasannya. Kalau tidak, ini artinya ada pembohongan publik, atau juga ‎tindakan penggelapan,” serunya.

Sementara Mahoed, yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim menyebut, proses jual beli hingga berlanjut pada pembangunan sebuah proyek besar, bisa dikategorikan upaya penghilangan aset Pemprov Jawa Timur oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Jadi, kami di Komisi C tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ini harus dibahas di ranah hukum,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Disis lain, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Aset Pemprov Jawa Timur, Ardi Setiawan mengungkapkan ketidak setujuannya dengan penghentian pembangunan ‘The Frontage’, dengan alasan proyek tersebut telah mendapat kucuran perbankan yang kini tengah berjalan permodalannya.

“Tidak dihentikan. Tapi pembangunannya memang harus dikaji ulang, khususnya yang menyangkut sistem Hak Guna Bangunan (HGB). Saya khawatir, penjualan bangunan apartemen/kondotel ‘The Frontage’ akan menimbulkan masalah,” tuturnya.

Pasalnya menurut Ardi, lahan yang digunakan untuk membangun ‘The Frontage’ adalah milik Pemprov Jatim dengan hak pengelola lahannya dibawah kendali PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

“Kadi pembeli ‘The Frontage’ hanya sebagai pemilik HGB. Sifatnya sewa selama 20 tahun,” jelas Ardi.

Informasinya, bangunan ‘The Frontage’ terdiri atas tiga tower. Pertama kondotel bintang empat dan apartemen. Tower kedua adalah kondotel bintang tiga dan ketiga menjadi pusat perkantoran dengan kelengkapan fasilitas pusat perbelanjaan di bagian bawahnya. Total luas tanah secara keseluruhan adalah 60 X 200 meter persegi. (Edmen Paulus)

Leave a Reply