RAPBD-P Surabaya Belum Disetujui Gubernur

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Hingga kini Raperda APBN-Perubahan (APBD-P) 2015 Surabaya belum disetujui Gubernur Jawa Timur. Padahal, perstujuan itu sangat menentujan bisa cair tidaknya dana perubahan anggaran keuangan sebesar Rp 552 miliar. Jika disetujui, maka anggran belanja itu, maka APBD-P 2015 menjadi Rp 7,821 trilliyun.

RAPBD-P itu sejatinya sudah diserahkan sejak tiga minggu yang lalu. Tapi, sampai sekarang ini hasil evaluasi itu belum turun ke pemkot Surabaya. Kondisi tersebut mulai membaut PJ Walikota Surabaya, Nurwiyatno was-was.

Sebab, dikhawatirkan akan berdampak pada penyerapan anggaran. Nur menyatakan bahwa pihakya kini juga tengah menunggu keluarnya hasil evaluasi.

“Belum turun, saya belum terima. Saya sedang memohon ke pak Gubernur agar evaluasi itu cepat diturunkan ke kami,” tutur Nurwiyatno.

Dalam evaluasi tersebut, gubernur berhak untuk mengoreksi rencana perubahan anggaran. Mulai dari pengurangan anggaran, penambahan anggaran, ataupun pencoretan penambahan anggaran.

Akan tetapi diluar itu, yang juga menjadi penting terkait kebutuhan evaluasi itu, adalah beberapa item penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun ini.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna yang lalu, disepakati bahwa penambahan anggaran keuangan untuk APBD-P tahun 2015 adalah Rp 552 miliar. Dimana penambahan itu membuat anggaran belanja Pemkot Surabaya untuk tahun 2015 menjadi Rp 7,821 triliiun.

Dari penambahan anggaran tersebut, yang terbilang cukup penting diantaranya anggaran hibah untuk penyuksesan pilkada, hibah tambahan Bopda, hibah untuk pembebasan lahan Polda dan Pusvetma, yang nilainya mencapai Rp 138 miliar.

Tidak sampai di sana, penambahan anggaran juga dicantumkan untuk belanja langsung untuk pendidikan dasar yaitu buku kurikulum 2013 bagi sekolah non rintisan sebesar Rp 46 miliar. Serta untuk penambahan belanja langsung sebesar Rp 17 miliar.

Yang penggunaannya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Dr Soewandhi dan RSUD BDH dan juga puskesmas.

Tidak hanya itu, dalam PAK, juga dianggarkan sebanyak Rp 183 miliar untuk belanja modal. Yang digunakan untuk JLLB, rumah pompa, pembangunan sentra PKL, frontage dan pembangunan pedistrian.

“Ya, kita sih mendorong agar evaluasinya dari provinsi bisa keluar satu dua minggu ini laih. Sehingga bulan depan sudah bisa dipakai anggarannya,” urainya.

Sementara anggota DPRD Surabaya dari Komisi B, Achmad Zakaria menyatakan yang perlu menjadi perhatian seandainya evaluasi dari gubernur sudah turun adalah soal penyerapan anggaran. Dimana waktu pemkot untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja sebanyak Rp 7,821 trilliun itu harus optimal dalam waktu dua bulan lagi.

“Penyerapan anggaran harus optimal dalam dua bulan ini. Agar SILPAnya tidak besar, karena selama ini trennya SILPA selalu naik, tahun lalu saja SILPA nya Rp 1,2 trilliun,” kata politisi asal partai keadilan sejahtera ini.

Lebih lanjut Zakaria menyatakan, yang juga harus dikejar adalah penyusunan RAPBD 2016. Sebab APBD-P menjadi salah satu pertimbangan perhitungan RAPBD 2016. Dan pembahasan RAPD 2016 pun tidak boleh terlambat pembahasannya. Jika sampai 30 Desember mendatang belum rampung pembahasannya maka akan ada sejumlah sanksi.

“Seperti gaji walikota dan dewan tidak akan dibayar sampai enam bulan, lalu juga gaji PNS tertunda, dan juga jika sampai januari belum ditetapkan, maka APBD tahun 2016 hanya bisa dipakai seper dua belas dari APBD tahun sebelumnya,” pungkas Zakaria. (ks1/red)

Leave a Reply