Penyaluran Bopda untuk Sekolah Swasta Dirubah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Pemkot Surabaya dan DPRD kini tengah serius membahs perubahan mekanisme penyaluran dana Bopda. Khususnya untuk sekolah swasta.

Pasalnya, penyaluran dana operasional itu tak akan lagi dilakukan dalam bentuk dana tunai. Melainkan dengan bentuk program kegiatan.

Reni Astuti

Reni Astusi, anggota banggar DPRD Surabaya menyatakan, memang terdapat perubahan aturan untuk penyaluran Bopda. Dimana sekarang Bopda tidak boleh disalurkan dalam bentuk dana hibah. Hal tersebut kini masih menjadi perbedaan tafsir. Apakah masih bisa ataukah harus berubah disalurkan dalam bentuk program kegiatan.

“Kalau untuk sekolah negeri itu nggak masalah sebab selama ini sudah dalam bentuk program. Nah, kalau sekolah swasta itu selama ini diberikan berupa uang cash,” kata Reni Astuti, Jumat (30/10

Sampai saat ini, yang dipakai dalam penyusunan KUAPPAS adalah hasil konsultasi terakhir dengan Kemendagri. Dimana Bopda dimasukkan dalam pengalokasian belanja langsung. Akan tetapi sampai saat ini ia menegaskan hal tersebut masih belum tepat. “Kabarnya seminggu lagi akan ada penjelasan lebih jelas,” kata Reni.
Untuk tahun 2016, anggaran Bopda dialokasikan sebanyak Rp 520.788.588.593. Dimana dana tersebut terinci untuk penggunan bopda sekolah SD SMP SMA/SMK Rp 436.106.768.526. Lalu untuk seragam tidak mampu sebanyak Rp 26 miliar. dan untuk bku kurikulum 20-13 sebesar Rp 57 miliar.
Sementara itu, Kepala Bappeko Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menyatakan penghapusan Bopda hanya isu. “Nggak akan dihapus, saya minta tidak ada polemik dan keresahan. Bopda untuk tahun 2016 tetap kami anggarkan,” kata Agus.
Saat ini di DPRD sedang membahas tentang KUAPPAS yang merupakan plafon anggaran. Dan Bopda sudah dimasukkan dalam gelondongan anggaran. Sehingga sudah ada jaminan bahwa dana Bopda sudah ada dalam plafon anggaran yang nanti akan di detilkan dalam rancangan anggaran keuangan (RAK). Akan tetapi sekarang yang masih dibahas adalah tentang mekanisme penyaluran terbaik yang tidak melanggar aturan dari pusat.
“Nah itu, sekarang kita sedang mencari teknis penyaluran yang paling pas. Tujuannya adalah agar sekolah di Surabaya tetap gratis,” katanya. Skerang yang jadi masalah adalah urusan administrasinya saja. (ks1)

Leave a Reply