Pelindo Menjadi Tulang Punggung dan Nyawa bagi Perwujudan Negara Maritim Indonesia (Seri 1)

Nenek moyangku, seorang pelaut, gemar arungi luas samudra,tiada gentar, tiada takut……….

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Mungkin kita masih ingat dengan lagu yang sebagian liriknya tertulis diatas. Sebuah lagu anak-anak yang mencoba menggambarkan betapa hebatnya Indonesia pada jaman dahulu dalam hal penguasaan laut.

Bahkan pada jaman kejayaan Majapahit, Patih Gajah Mada mampu mempersatukan begitu banyak wilayah dengan dukungan dan kekuatan armada lautnya.

Bukan hanya itu saja, pada masa penjajahan VOC pun, peran kelautan menjadi sentral dari perdagangan dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu yang mendapat porsi besar dalam system perdagangan dunia melalui laut.

Namun seiring dengan perkembangan jaman, kehebatan dan nilai strategis kelautan sepertinya dilupakan oleh bangsa Indonesia, meski di beberapa wilayah Indonesia, laut dan sungai masih menjadi pusat dan sentral perdagangan seperti di banyak wilayah di Kalimantan. Namun nilai secara makro strategisnya kurang berpengaruh.

Berbeda dengan era kepemimpinan terdahulu, kini di era kepemimpinan presiden Joko Widodo, peran dan nilai strategis kelautan kembali di kedepankan guna meningkatkan dan memeratakan potensi daerah dan ekonomi.

Upaya untuk mendorong terwujudnya sebagai Negara Maritim Indonesia yang terdiri atas beribu pulau yang terhubung oleh laut, menjadi salah satu target strategi pembangunan di sector kelautan. Dan dengan kekayaan alam yang melimpah, serta pengakuan internasional terhadap zona ekonomi ekslusif pada perairan Indonesia, maka upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim perlu dilakukan dengan strategi yang tepat.

Salah satunya adalah melalui penerapan konsep wilayah depan (frontland) dan wilayah dalam (hinterland). Penerapan konsep ini diharapkan mampu memperkokoh kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta menjadikan pelabuhan sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional dan bahkan internasional.

Penerapan konsep frontland dan hinterland dengan menjadikan pelabuhan hub international menjadi Logistic Port, menuntut adanya pengembangan pelabuhan short-sea shipping di wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur sebagai alternatif pengembangan infrastruktur jalan raya. Begitu pula diperlukan pengembangan logistic support di wilayah laut dalam untuk menunjang aktivitas eksploitasi kekayaan laut Indonesia.

Adapun strategi yang bias dilakukan adalah dengan membangun konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kelancaran arus barang untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja sistem logistik nasional.

Dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam strategi ini adalah tersedianya jaringan infrastuktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien. Ini jelas menjadikan fokus utama kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pelabuhan utama dan hub internasional, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan,

Dengan kata lain, pengembangan transportasi laut harus diarahkan agar pembangunan pelabuhan hub laut internasional di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Begitupula dengan beroperasinya jaringan transportasi antar pulau secara efektif, akan mampu membuat transportasi laut berperan sebagai backbone transportasi nasional.

Karena itu, langkah dan peran pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting, terutama untuk menciptakan konektivitas global dengan mengembangkan pelabuhan ekspor-impor dan Pelabuhan Hub Internasional, baik di Wilayah Barat Indonesia maupun di Wilayah Timur Indonesia.

Termasuk pula pembangunan konektivitas antar pulau, dan nasional secara terintegrasi dengan mengembangkan dan revitalisasi pelabuhan pengumpul, di setiap propinsi dan pelabuhan utama di beberapa propinsi, serta pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan.

Dan langkah-langkah pembangunan konektivitas lokal, antar pulau, dan nasional secara terintegrasi, memerlukan pengembangan jalur pelayaran dan operasional short sea shipping secara terjadwal, dan pemberian insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang bergerak dalam jalur short sea shipping.

Begitu juga peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan, melalui penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan utama sebagai pusat distribusi regional, peningkatan efisiensi waktu angkut pelabuhan-pelabuhan utama, penguatan dan ekspansi kapasitas pelabuhan untuk terminal hasil pertambangan, pertanian dan peternakan, dan pengembangan pelabuhan perikanan, menjadi mutlak diperlukan. (Ep)

Leave a Reply