Dicoret di KUA PPAS, Pembangunan Gedung DPRD Surabaya Batal Dilaksanakan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Rencana pembangunan gedung DPRD Surabaya dipastikan gagal dilaksanakan di 2016 mendatang. Kondisi ini pasalnya anggaran untuk pembangunan gedung para legislator itu dicoret dan didrop.

Pencoretan mata anggaran itu tegas dinyatakan saat penandatangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016, Rabu (4/11/15). KUAPPAS anggaran belanja anggaran dengan total Rp 7,6 trilliun itu akhirnya digedok tanpa dana pembangunan gedung DPRD Surabaya.

Armuji

Ketua DPRD Surabaya Armuji menegaskan pencoretan itu dilatarbelakangi karena ada banyak perbedaan antara anggota dewan. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

“Sudah dicoret, didrop. Tadi sempat ada teman teman yang mengusulkan untuk dimasukkan lagi tapi saya tetap sesuai pendirian saya didrop saja,” kata Armuji kepada wartawan seusai sidang paripurna.

Meski anggaran pembangunan gedung dewan dicoret, tapi untuk renovasi masjid dan juga gedung Dewan Kesenian Surabaya tetap dilakukan. Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menyebutkan dalam gelondongan dana pembangunan kompleks DPRD itu terdiri dari tiga item yang akan terintegrasi.

Yaitu pembangunan gedung DKS dan juga pembangunan masjid menjadi tiga lantai. Masing masing item pembangunan itu dianggarkan Rp 10 miliar. Dengan mencoret anggaran pembangunan gedung Rp 10 miliar, sehingga yang dianggarkan dalam KUAPPAS hanya Rp 20 miliar.

“Saya nggak kecewa, yang kecewa tentu yang membutuhkan ruangan. Termasu fraksi fraksi yang kini menempati ruangan yang nggak representatif,” jelas Armuji yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya periode 1999 ini.

Awalnya pembangunan gedung dewan yang diusulkan termasuk penggantian ruangan sebanyak enam ruangan yang hilang. Seperti ruang perpustakaan, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang press room, dan juga ruang olahraga dan gudang.

Ditempat terpisah, legislator partai Gerindra Luthfia menyebutkan jika pembangunan gedung dewan sebenarnya sudah menjadi kebutuhan. Hal itu terasa sekali ketika ada rapat banmus dan banggar. Ruangan itu tidak cukup menampung 40 orang yang menjadi anggota rapat.

“Kalau rapat harus meluber keluar ruangan sampai klosotan. Begitu itu apa pantas dan representatif,” terang anggota dewan dua periode ini. (KS1/RED)

Leave a Reply