Pangarmatim Hadiri Sidang Komite Perbatasan Indonesia Philipina

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Sidang tingkat ketua Komite Perbatasan Indonesia-Philipina ke–34 dilaksanakan di Hotel Waterfront, Davao Philipina pada tanggal 4-6 November 2015. Sidang tersebut dilaksanakan setiap tahun untuk membahas isu-isu di bidang perbatasan yang menjadi perhatian kedua negara.

Dalam pidato yang disampaikan pada upacara pembukaan sidang, Letjen Aurelio D. Baladad, selaku ketua Komite Perbatasan Philipina, menyampaikan bahwa sidang tersebut menandai hubungan yang damai dan harmonis antara kedua negara yang telah memasuki dekade keempat.

Disamping itu, disampaikan harapan agar Perjanjian Patroli Perbatasan dan Pelintas Batas tahun 1975 dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan jaman.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi yang dilaksanakan oleh kedua delegasi negara bertujuan untuk meningkatkan kerjasama mengenai masalah perbatasan dan maritim di antara kedua negara kepulauan terbesar di dunia.

Sub Komite A yang membidangi masalah patroli perbatasan dan komunikasi membahas beberapa permasalahan diantaranya adalah pertimbangan untuk melibatkan aparat penegak hukum sipil di bidang maritim dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi (Philindo Corpat).

Serta meningkatkan sarana komunikasi selama pelaksanaan patroli laut bersama dan membahas beberapa pelanggaran yang merupakan kejahatan antar negara dan terorganisir, seperti lalu lintas obat-obatan terlarang dan penyelundupan pekerja.

Hal itu diperlukan untuk dijadikan sebagai bagian dari tindakan yang termasuk dalam pelanggaran perbatasan antara kedua negara.
Sub Komite B yang membidangi masalah pelintas batas dan intelijen membahas beberapa masalah yang merupakan implementasi dari perjanjian pelintas batas tahun 1975.

Kedua delegasi membahas mengenai kemungkinan menempatkan petugas Imigrasi dan Bea Cukai di setiap Pos Pelintas Batas dan penerbitan dokumen bagi para pelintas batas. Selain itu juga dibahas mengenai prosedur pertukaran informasi dan data intelijen di setiap Pos Pelintas Batas.

Mencermati perkembangan terakhir kedua negara, terutama mengenai penandatanganan batas delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Philipina.

Kedua Negara sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja tekhnis internal yang akan membahas dan meninjau kembali Perjanjian Patroli Perbatasan dan Pelintas Batas Tahun 1975 antara Indonesia dan Philipina.Sidang Tingkat Ketua Komite Perbatasan Indonesia-Philipina ke-35 akan dilaksanakan di Manado, Indonesia pada tahun 2016. (KS/RED)

Leave a Reply