Interchange JLLB Terganjal Ijin Angkut Pasir Lewat Tol

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Penyelesaian interchange Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) sudah mulai tahap pengurukan. Namun pengurukan itu terhenti karena truk pengangkut pasir harus masuk tol.

Sebab pemkot harus terlebih dulu minta ijin ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk akses melewati jalan tol romokalisari tersebut.

Asisten II pemkot Surabaya M Taswin pada Radar Surabaya kemarin siang. Taswin menyebutkan pihaknya kini tengah mengajukan perijinan pembukaan ruas jalan tol Romokalisari ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar akses bisa dibuka.

“Pemkot dapat bagian sedikit tepatnya di jalan naik ke interchange tol. Agar bisa nguruk itu harus masuk ke tol,” kata Taswin kepada awak media, kemarin. (4/12/15)

Pihaknya berharap agar minggu depan ijin tersebut sudah bisa turun. Sehingga proses pengurukan jalan lingkar barat juga bisa segera dikebut.

Sebab sebagaimana diketahui, untuk penyelesaian jalan sebapanjang 26,1 kilometer itu memang akan konek dengan tol romokalisari. Sehingga harus dibuatkan interchange berupa klover sebagai penghubung.

Di sisi lain, dalam rangkaian jalan yang membentang dari kecamatan lakarsantri hingga romokalisari itu saat ini juga sudah menunjukkan kemajuan. Salah satunya adalah amdal lalin untuk pembangunan interchange juga sudah leluar.

“Yang fly over nyambung ke Teluk Lamong itu juga sudah keluar amdal lalinnya. Insyallah cepat lah kalau tinggal penyelesaiannya,” jelas Taswin.

Ia menjelaskan, untuk JLLB ini, pemkot hanya kebagian membebaskan lahan sebesar 20 persen. Sedangkan 80 persen sisanya adalah milik pengembang. Untuk lahan milik pengembang, dikatakan Taswin malah progress yang dihasilkan jauh lebih cepat.

Sebab dari status tanahnya sendiri pun sudah jelas. Yaitu lahan yang dipakai adalah lahan fasum yang memang diminta oleh pemkot untuk diwujudkan dalam bentuk JLLB ttersebut. Sehingga tidak ada urusan untuk pembebasan lahan.

Setidaknya ada sekitar sepuluh pengembang yang berpartisipasi dalam penyelesaiann JLLB ini. “Kalau tanahnya pengembang itu malah sudah ada yang jadi. Punyanya Ciputra itu malah sudah jadi sebagian,” tegasnya.

Lebih jauh, saat ini beberapa lahan yang menjadi kewajiban pemkot untuk pembebasan juga sudah mulai dibebaskan. Salah satunya adalah di Sememi. Sementara itu, untuk lahan di kecamatan Pakal, saat ini pemkot sedang mengupayakan untuk langkah sosialisasi sebelum langkah pembebasan lahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Camat Pakal Agus Setyoko, menyatakan di tempatnya, masih belum ada pengukuran ataupun proses pemetaan bidang dari BPN.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa warga yang diplot terkena rencana jalan sudah ada sosialiasi. “Sudah ada sosialisasi ke warga, tapi masih baru satu kali. Tapi belum ada kepastian yang mana saja yang harus dibebaskan,” kata Agus.

Sehingga ia juga belum bisa memastikan apakah ada penolakan warga ataukah tidak. Akan tetapi menurut Agus, sejauh ini, belum ada penolakan atauun gejolak dari warga. “Belum ada, masih aman terkendali,” katanya. (KS/RED)

Tags: 

Leave a Reply