Komisi III DPR RI Datangi Polda Jatim

Tanyakan Penanganan Kasus Menonjol

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Anggota Komisi IIi DPR RI mendatangi Polda Jatim. Kedatangan wakil rakyat ini untuk menanyakan berbagai persoalan hukum menonjol di Jawa Timur hingga menjadi isu nasional.

Kunjungan kerja dalam rangka representasi fungsi pengawasan di nampak hadir seperti Ahmad Basarah dari Frakso PDIP, Adies Kadir dari Partai Golkar, Dossy Iskandar dari Fraksi Partai Hanura, Taufiqul Hadi dari Fraksi Partai Nasdem, Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra dan Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB.

Suasana pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jatim dan Polres Jajaran di Polda Jatim

Dalam kunjungannya di Polda Jatim, rombongan yang dipimpin Ahmad Basarah disambut Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan jajaran Kapolres Se-Jawa Timur. Dalam audensi itu anggota Komisi III menanyakan berbagai persoalan penanganan kasus dan perkembangannya.

Seperti kasus Ahmadiyah, Densus 88, Pasar Turi, Bandara Juanda hingga masalah tambang pasir di Jatim. Komisi III juga memberikan kesempatan ke Polda Jatim untuk mengusulkan sararan dan prasarana untuk mendukung operasional.

Ahmad basarah, selaku pimpinan rombongan reses dari daerah pemilihan Jawa Timur ini, akan nemberikan dukungan penuh kepada kepolisian daerah Jawa Timur selaku penegak hukum dalam menangani kasus-kasus menonjol di Jatim.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan bapak Kapolda, sampai berhasil dalam penanganan kasus narkoba hingga mendapatkan penghargaan. Untuk itu kami juga meminta masukan dari Polda Jatim terkait permaslahan apa yang dihadapi, yang nantinya akan kami bahas dalam rapat komisi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, Adies Kadir yang merupakan anggota DPR RI yang diusung dari Dapi I Sidoarjo-Surabaya, Jawa Timur lebih menyoroti pada kondisi Bandara Internasioanal Juanda yang tak satupun ada petugas kepolisian. Padahal beberapa bandara internasional di Indonesia, pasti ada kantor polisi.

“Bandara Juanda ini setidaknya menjadi perhatian khusus. Jangan hanya ego sektoral, mengakibatkan persoalan yang ujung-ujungnya meresahkan. Makanya, masalah ini nanti akan kita agendakan dalam rapat di komisi. Karena apa, bandara ini merupakan pintu gerbang orang asing masuk ke Indonesia,” kata Adies Kadir yang juga Sekjen DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) ini.

Anggota komisi III lainnya seperti Wihadi Wiyatno, yang berangkat dari Dapil Bojonegoro dan Tuban meminta kepada kepolisian untuk ikut mengawasi keberadaan tambang-tambang daerah yang justru cenderung tidak menguntungkan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan sekitar.

“Saya contokan, di Tuban itu ada tambang batu kumbung untuk tembok rumah. Terus terang, batu kumbung hasilnya lebih kuat dibanding batu bata. Seperti ijin tambang itu illegal. Saya yakin di bawah 10 ijinnya. Sementara ada 100 lebih penambang yang ambil. Kami minta kepolisian ikut turun tangan. Termasuk juga sumur tua di Bojonegoro,” tuturnya. (KS1/RED)

Leave a Reply