LPSK dan Pemprov Jatim Seriusi Penanganan Korban dan Saksi

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berusaha menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk lebih memprioritaskan keamanan para saksi maupun para korban dalam suatu kasus.

Pembahasan tersebut dimasukkan kedalam diskusi ‘Penyusunan Pola Pencegahan dan Layanan Bantuan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan/Penyiksaan’ di Hotel Santika Guben Surabaya, Selasa (12/4/2016).

diskusi 'Penyusunan Pola Pencegahan dan Layanan Bantuan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan/Penyiksaan' di Hotel Santika Guben Surabaya, Selasa (12/4/2016)

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menjelaskan diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan kerjasama antara pusat dan daerah terhadap keselamatan dan keamanan saksi maupun korban.

“Ini merupakan bentuk kerjasama antara LPSK dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim,” ujarnya.

Hal ini sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari LPSK dalam mandat UU No. 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

LPSK dan Pemprov Jatim Seriusi Penanganan Korban dan Saksi

Abdul Haris menambahkan layanan perlindungan terbagi dalam beberapa hal yakni fisik, sosial dan psikologi. Secara fisik misalnya menempatkan saksi dan korban di rumah aman, pengawalan serta layanan bantuan medis. Sedangkan secara psikologi dan sosial ada pendampingan dari psikolog maupun dari pihak yang berwajib.

“LPSK sendiri sudah melayani kasus kekerasan di Jatim yakni kasus Ahsuni (Sampang), dengan memberi keamanan kepada 60 orang saksi. Selain itu juga kasus Salim Kancil dan Tosan (Lumajang), dimana LPSK bersama Polisi melindungi beberapa saksi,” ujar Abdul Haris.

Sementara Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf yang menyambut positif kegiatan LPSK di Jatim menilai, setiap kasus pasti membutuhkan saksi. Dan perlindungan terhadap saksi harus diutamakan.

“Banyak kejahatan terstruktur di era modern, seperti korupsi, narkoba, kekerasan pada anak, dan human traficking (jual beli orang) yang bisa diungkap dengan perlindungan saksi,” tandasnya.

Terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak menurut Gus Ipul (panggilan akrabnya), korban kalau tidak didampingi, kedepan dia akan jadi pelaku. Tentunya hal ini menjadi tugas aparat penegak hukum, pemerintah dan partisipasi dari masyarakat.

“Jika adanya perlindungan dan pengawasan yang baik terhadap saksi kejahatan terselubung bisa dibuka secara gamblang,” pungkasnya. (EP)

Leave a Reply