BPJS Kesehatan Gencarkan Sosialisasi, Termasuk ke Kalangan POLRI

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program jaminan kesehatan dan prosedur memperoleh pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi kepada POLRI di wilayah kerja Divisi Regional VII.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari MABES POLRI serta dari POLRI wilayah Kediri dan Surabaya, baik yang berstatus anggota maupun pegawai sipil.

Dikatakan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, POLRI merupakan peserta yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan, serta peserta yang harus di edukasi dan update, terkait dengan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan.

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (tiga dari kiri) sesaat setelah memberikan keterangan pers di Surabaya

Langkah ini bertujuan agar peserta dapat memperoleh manfaat sesuai dengan haknya dan melalui sistem prosedur yang benar. Apalagi banyak sekali kasus-kasus yang berkembang dan muncul di media massa, yang dikarenakan peserta yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku, baik itu karena ketidaktahuan ataupun yang lainnya.

“Dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi ini, kami berharap kasus-kasus tersebut dapat kita minimalisir,“ jelas Andayani kepada kabarsurabaya.com di Surabaya, Rabu (19/10/2016).

Pada acara tersebut, Andayani juga menjelaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter prakter perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Jadi, FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata,” tambahnya.

Sosialisasi BPJS Kesehatan kepada POLRI di wilayah kerja Divisi Regional VII

Masih menurut Andayani, melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang ini, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif. Dan BPJS Kesehatan ingin mengubah paradigma bahwa FKTP hanya tempat untuk meminta rujukan saia.

“Kalau bisa ditangani di puskesmas, kenapa harus pergi ke rumah sakit ? Jika dirasa pasien peserta BPJS Kesehatan perlu penanganan spesialistik, barulah dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit,” terang Andayani.

Untuk itu, lanjut Andayani, BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, agar peserta pada saat ingin memanfaatkan haknya dapat mengikuti prosedur yang berlaku.

Dalam acara sarasehan dan sosialisasi yang dihadiri sekitar 200 orang tersebut, ia juga memberi penjelasan tentang sejumlah kebijakan baru dalam program JKM-KIS, yang diantaranya mengatur tentang denda pelayanan, pembayaran iuran sekeluarga, dan sebagainya.

Untuk memastikan implementasi program jaminan kesehatan di daerah berialan dengan baik, pihak BPJS kesehatan juga melakukan kegiatan monitoring evaluasi (supervisi) ke fasilitas kesehatan milik POLRI yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan di wilayah Kediri dan Surabaya. (edmen)

Leave a Reply