Polemik Penguasaan Tanah oleh PT LMI di Lamongan Masih Mengambang

LAMONGAN (kabarsurabaya.com) – Polemik penguasaan tanah oleh PT. Lamongan Marine Industry (LMI) di Lamongan, Jawa Timur , nampaknya belum menemukan titik akhir. Hal ini terbukti dengan belum selesainya proses pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat.

Bermula pada hari Jumat (16/7/2010), pihak PT LMI yang mengadakan perjanjian ganti rugi tanah jalan desa Sidokelar dengan beberapa pihak. Diantaranya Kepala Desa Sidokelar (Ahmat Jaelani), Ketua BPD Desa Sidokelar (Zaini Kusuma), Kepala Dusun Sidokelar (Ghufron), perwakilan dari PT LMI (Djoko A), dan Camat Paciran (Drs. MS. Heruwidi).

Dalam perjanjian tersebut, dituliskan bahwa tanah desa yang berada di lokasi PT LMI seluas 5.298 meter persegi, akan diberikan ganti rugi sebesar Rp 211.920.000. Namun pada kenyataannya, perjanjian tersebut ternyata tidak mengikutsertakan perwakilan warga. Hal ini diketahui melalui surat perjanjian yang tidak terdapat tanda tangan dari perwakilan warga.

Polemik Penguasaan Tanah oleh PT LMI di Lamongan Masih Mengambang

Satu bulan berselang, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2010, dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ahmat Jaelani, Zaini Kusuma, Ghufron, dan Heruwidi, yang intinya berisi persetujuan terhadap nominal ganti rugi yang ditawarkan oleh PT LMI dan kesediaan untuk tidak mempermasalahkan atau mengganggu-gugat terhadap tanah tersebut.

Selain itu disebutkan juga, aparat perangkat desa yang nama-namanya telah disebutkan itu, juga mempersilahkan PT LMI untuk bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan bersama.

Namun sama seperti surat perjanjian di bulan Juli sebelumnya, tidak ada perwakilan warga yang diajak untuk turut serta dalam perjanjian maupu persetujuan yang dilakukan oleh aparat desa tersebut.

Adalah Ansim, salah satu warga yang memiliki sebagian tanah di kawasan tersebut untuk dijadikan pertambakan udang, dengan nama usahanya UD Klayar Mas. Dan semenjak tanah jalan desa dibeli oleh pihak PT LMI, ia pun merugi ratusan juta rupiah, yang disebabkan karena jalan desa yang tadinya biasa digunakan sebagai akses keluar masuk atau akses operasional, telah diakui secara sepihak oleh pihak desa dan PT LMI tanpa keterlibatan Ansim, yang merupakan warga pemilik lahan setempat.

Selain kerugian yang dialami karena akses jalan yang tertutup, Ansim juga mengalami kerugian bangunan pada lahan miliknya. Karena pada saat PT LMI menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan beberapa objek, ledakan tersebut rupanya juga merobohkan sebagian bangunan dari tambak udang milik Ansim.

“Namun hingga saat ini, saya belum menerima ganti rugi sedikitpun dari pihak PT LMI,” terang Ansim.

Terkait hal ini, Ansim telah melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat, Polres Lamongan, pada tanggal 16 Januari 2017. Pada laporan tersebut tertulis kronologis kejadian sejak tahun 2010 silam sampai waktu ia melaporkan hal tersebut kepada Polres Lamongan.

Berselang sembilan hari berikutnya, tepatnya tanggal 25 Januari 2017, Polres Lamongan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan pertama (SP2HP pertama), yang isinya adalah penunjukan Aiptu Eko Harijanto, S.H yang merupakan Kanit IV Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Lamongan, sebagai penyelidik atas kasus yang dialami oleh Ansim.

Dan pada tanggal 3 Maret 2017, Ansim kembali menerima SP2HP kedua dari Polres Lamongan, yang menyebutkan bahwa tim penyelidik telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait mengenai kasus yang dilaporkan Ansim pada tanggal 16 Januari 2017.

Adapun beberapa pihak yang telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik adalah Ahmad Jaelani, Ghufron bin Sarnapi, Muhammad bin (alm) Kusnan, Moh Saiful Bahri, Yatnoko, Heruwidi, dan Agus Edi Santoso.

“Disurat tersebut juga dijelaskan bahwa jika ada perkembangan penyelidikan, maka pihak kepolisian akan memberitahukannya. Namun hingga saat ini, belum ada pemberitahuan lebih lanjut lagi dari kepolisian terkait kasus tersebut,” tambah Ansim.

Di sisi lain, Ansim mengaku pernah mengalami tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak tertentu agar menyerahkan lahan miliknya. Namun Ansim tetap pada pendiriannya yang ingin mempertahankan lahan tambak udangnya.

“Jika memang akhirnya saya harus menjual lahan tersebut kepada PT LMI, saya meminta agar PT LMI membeli lahan tersebut dengan harga pasaran yang berlaku di kawasan tersebut. Tapi ini masih belum disetujui oleh pihak PT LMI,” lanjutnya.

Dan ini pula yang membuat pihak Ansim masih mempertahankan lahan miliknya dan tidak menjual kepada PT LMI.

Ansim juga menilai ada beberapa oknum pemerintah daerah yang terlibat dalam kasus yang dialaminya. Karena untuk proses pembelian jalan desa, tentu harus mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat, baik itu pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

Selain itu, Ansim juga mempertanyakan satu hal terkait pemeriksaan yang dilakukan tim penyelidik kasus ini. Pasalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidik hanya ditujukan kepada pejabat desa setempat. Padahal, pada surat perjanjian ganti rugi pada bulan Juli 2010 terdapat nama Djoko A dari pihak PT LMI yang turut membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian.

Tidak diperiksanya Djoko yang merupakan wakil dari PT LMI oleh pihak kepolisian, membuat Ansim mempertanyakan hal tersebut.

Saat ini, Ansim berada dalam keadaan yang tidak mengerti harus melaporkan kasus ini kepada siapa. Karena baginya, pelaporan kepada pihak kepolisian pun juga tidak berbuah hasil bagi Ansim. (men)

Leave a Reply