KPU : Pilkanda 2018 Rawan Konflik Lebih Besar

JAKARTA (kabarsurabaya.com) – Potensi konflik dalam pilkada serentak 2018 dinilai akan lebih besar bila dibandingkan dengan pesta demokrasi yang sama sebelumnya. Hal ini diakui Ketua KPU RI, Arief Budiman yang mengatakan kecenderungan konflik pada pesta demokrasi tahun depan akan sangat tinggi.

“Ini karena menurut data kuantitatif, pertarungan 2018 itu melibatkan banyak hal,” ujarnya, dalam sebuah diskusi bertema Potensi Konflik Pilkada Serentak Tahun 2018 di Media Centre KPU RI, Selasa (7/11/2017).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman

Arief mencontohkan, jumlah pemilih nasional pada pemilu presiden 2014 mencapai 192 juta jiwa. Jumlah pemilih pada pemilu presiden 2019 menjadi 197 juta. Dari jumlah calon pemilih pada pemilu presiden 2019, sekitar 81% atau 158 juta di antaranya akan mengikuti pilkada serentak 2018.

Begitu juga dari segi dana, pilkada serentak 2018 diperkirakan akan menyedot dana sekitar Rp 11,9 triliun. Jumlah ini lebih besar dari biaya pilkada pada 2015 sebesar Rp 6,4 triliun dan pilkada 2017 yang mencapai Rp 4,3 triliun.

“Itu baru dana KPU saja lho. Belum dana Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga kandidatnya sendiri. Karena itu kompetisinya akan sangat besar dan banyak tantangannya di tahun 2018,” ujarnya.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Rumah Bebas Konflik Abdul Ghofur menyebut ada tiga faktor utama yang menjadi pemicu lebih besarnya konflik politik saat pilkada serentak 2018

“Bukan saja karena pilkada serentak 2018 berhimpitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan presiden 2019. Tetapi pilkada 2018 akan jadi cermin tahun berikutnya, sehingga partai politik akan habis-habisan di sana,” ujarnya.

Selain itu, juga pilkada serentak 2018 akan melibatkan lebih banyak daerah dengan total 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

“Bahkan ajang kontestasi demokrasi tahun 2018 nanti, akan menjadi duplikasi tren konflik pilkada serentak di 2017 kemarin,” pungkasnya. (men)

Leave a Reply