Kakanwil KemenkumHAM Jatim Usulkan Solusi Hadapi Over Kapasitas Lapas/Rutan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Overload atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) memang bukan persoalan baru. Dan dari dulu, persoalan ini tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas. Begitu pun kondisi ini juga terjadi di Jawa Timur, dari 38 lapas/rutan yang ada di Jatim, kelebihan kapasitasnya sudah lebih dari 100 persen.

Berdasar data kanwil KemenkumHAM, tercatat kapasitas hunian lapas/rutan di Jatim sebesar 11.684. Sementara jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lapas/rutan di Jatim pada tahun 2016, tercatat sebesar 19.858 orang (over kapasitas 70%), sedang pada tahun 2017, jumlah WBP tercatat sebanyak 23.765 (over kapasitas 103%).

Hal ini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil KemenkumHAM), DR. Susi Susilawati, SH. MH., jelas menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan ini juga berdampak pada kekuatan petugas lapas/rutan yang sangat tidak memadai.

Coffee Morning bersama Kakanwil KemenkumHAM Jatim dan Media

“Berdasar standar dari pusat, setidaknya satu petugas Rutan/Lapas menjaga 20–25 orang, tapi di Jatim saat ini, satu petugas harus menjaga lebih dari 100 orang. Tentu ini jauh dari ideal,” terangnya dalam kesempatan coffee morning bersama media di Hotel Novotel Surabaya, Selasa (12/12/2017).

Susi juga menjelaskan bahwa sudah berbagai upaya dilakukan termasuk adanya pembangunan lapas/rutan baru dan peningkatan kapasitas.

“Namun apa daya, jumlah tahanan yang keluar lapas/rutan dan yang masuk tidak sebanding. Ya pasti tetap overload,” tambahnya.

Kanwil KemenkumHAM, menurut Susi, telah menyampaikan laporan kondisi lapas/rutan ini ke pusat dan berharap ada solusi yang bisa dipakai acuan untuk melakukan pengurangan overload pada kapasitas lapas/rutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil KemenkumHAM), DR. Susi Susilawati, SH. MH

Meski demikian, Susi juga tidak menampik bahwa persoalan over kapasitas tahanan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak KemenkumHAM saja, tetapi perlu kerja sama dengan pihak terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

“Karena itu pula kita berharap ada suatu kerjasama diantara ketiga institusi ini untuk bisa membantu mengatasi persoalan over kapasitas lapas/rutan,” tambah Susi.

Susi juga menyampaikan, bila dimungkinkan, ada semacam revaluasi pada para narapidana, dimana untuk kejahatan yang sifatnya ringan, seperti pencemaran nama baik atau yang sangsi hukumannya dibawah 1 tahun tidak perlu di tahan dilapas/rutan,

“Ya ini harapan kita. Kalau bisa untuk yang sangsi hukumannya ringan atau dibawah 1 tahun tidak usah dimasukkan lapas/rutan, cukup tahanan kota saja. Karena bila semua harus dimasukkan, bukan hanya akan semakin membuat kapasitas hunian lapas/rutan semakin over, juga fungsi pembinaannya akan tidak maksimal.Bahkan bisa jadi, karena berkumpul dengan penjahat yang lebih besar, bisa-bisa malah mereka belajar menjadi penjahat yang lebih besar,” terang Susi berharap.

Namun Susi juga menyadari bahwa perubahan seperti yang diharapkan tetu saja bukan pekerjaan yang mudah dilakukan karena perlu dilakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku saat ini. (men)

Leave a Reply