BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya Dapat Penilaian Sebesar 95 dari Ombudsman

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya mendapat penilaian sebesar 95 atau temasuk zona hijau dari Ombudsman Republik Indonesia (RI), pada penilaian bulan Februari 2018.  Ini berarti ada kenaikan nilai sebesar 18,5 dari penilaian sebelumnya di bulan Januari 2018.

Seperti diketahui, Ombudsman RI merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (bUmn) serta badan Swasta atau perseorangan, yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Karena itu pula, BPJS Kesehatan khususnya Cabang Utama Surabaya yang juga memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan publik, tak luput dari evaluasi dan penilaian Ombudsman RI.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya Dapat Penilaian Sebesar 95 dari Ombudsman

Seperti dijelaskan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, Mokhamad Cucu Zakaria, untuk tahun 2018 ini, BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya sdah menerima dua kali evaluasi atau Own Motion Investigation Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang dilakukan oleh ORI Perwakilan Jawa Timur.

“Evaluasi pertama yang dilakukan pada bulan Januari kemarin memunculkan hasil penilaian 76.5, dimana nilai tersebut masih termasuk dalam kategori zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang. Dan Ombudsmen juga memberikan masukan bahwa terdapat 11 hal yang masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan publik,” terangnya, Jumat (9/3/2018).

Untuk nilai tesebut, masih menurut Cucu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya telah berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam mengklarifikasi hasil temuan yang disampaikan. Karena dari 11 hal yang disampaikan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan hasilnya karena BPJS Kesehatan secara berkala telah meng-update dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski memang untuk beberapa hal lainnya masih harus menjadi tugas bagi BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya untuk memperbaikinya.

Karena itu, lanjut Cucu, berdasar hasil koordinasi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur akhirnya kembali melakukan evaluasi terhadap pelayanan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya pada bulan Februari.

“Dan dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa perbaikan penilaian seperti misalnya penilaian atas tidak adanya prosedur pengaduan dan tata cara penyampaian keluhan yang setelah diklarifikasikan bahwa telah terdapat prosedur dan alur tata cara di halaman depan kantor BPJS kesehatan,” teang Cucu.

Bahkan menurut Cucu, sekarang pun di BPJS Kesehatan abang Utama Suabaya, sudah ada SLA (service level agreement) pegawai mengenai waktu pelayanan yang dipajang di dalam ruang pelayanan, dan sudah terdapat Customer Satisfaction Time Index (CSTI) untuk mendapatkan feedback mengenai kepuasan peserta yang datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya.

“Karena itulah, akhirnya Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melalui suratnya Nomor : 035/ORI-SRT/SBY/II/2018 memberikan penilaian sebesar 95, atau naik 18,5 dari nilai sebelumnya.Dan ini bearti BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Surabaya berada di zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi,” pungkas Cucu Zakaria.

Adanya penilaian Ombudsman yang cukup positif ini, menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Arif Sugiharto, sangat membantu untuk membuktikan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya amanah sebagai pelayan publik dan sangat concern atas bimbingan dan kerjasama yang baik dengan Ombudsman sehingga mencapai nilai sekarang.

“Tugas kami kedepan adalah mencoba mempebaiki kekuanagn nilai 5 yang masih ada. Dan pekembangan pebaikan ini akan kita sounding-kan terus dengan ombudsman untuk perbaikannya, sehingga tercapai nilai 100 yang benar-benar sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009,” tambah Arif. (men)

Leave a Reply