Ubaya Coba Cari Solusi Soal Surat Ijo lewat FGD

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Permasalahan Surat Ijo di kota Surabaya sampai saat ini masih menimbulkan bebagai persoalan. Berbagai cara coba di lakukan masyarakat yang menempati lahan-lahan ber-surat ijo, untuk mendapatkan kepastian mengenai hak atas tanah yang ditempatinya.

Dan kondisi ini tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, apalagi tercatat secara keseluruhan, terdapat sebanyak 45 ribu pemegang surat ijo, diatas lahan seluas 12 ribu hektar di Kota Surabaya.

Mencoba untuk memberi solusi terhadap permasalahan surat ijo ini, Laboratorium Hukum Administrasi Negara (Lab HAN) Universitas Surabaya (Ubaya) mencoba mencari solusi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelesaikan masalah surat ijo tersebut, dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang banyak praktisi dan akademisi dari berbagai kalangan di Surabaya.

Ubaya Coba Cari Solusi Soal Surat Ijo lewat FGD

Seperti disampaikan Ketua Lab HAN Ubaya, Dr Taufik Iman Santoso, tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk mencari solusi terkait persoalan surat ijo, yang nantinya agar bisa diberikan kepada Pemkot Surabaya agar dijadikan acuan.

“Kami mencoba merumuskan bebagai persoalan dan jalan keluar mengenai surat ijo, yang masukannya kami peroleh dari para akademisi dan pihak-pihak yang kompeten dibidang ini,” terangnya di sela FGD “Surat Ijo Problematika dan Solusi Penyelesaiannya”, di Kampus Ubaya Tenggilis, Kamis (22/3/2018).

Taufik juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya sumbangsih pemikiran dari Fakultas Hukum Ubaya untuk masyaakat Surabaya, khususnya pemilik surat ijo, serta dalam menyambut Dies Natalis ke-50 Ubaya.

Ketua Lab HAN Ubaya, Dr Taufik Iman Santoso

“Kegiatan ini tidak hanya akan berhenti disini, karena setelah FGD ini, selain kami akan merumuskan berbagai solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan pesoalan suat ijo, kami juga akan lanjutkan dengan menggelar Seminar tentang surat ijo,” tambah Taufik.

Nantinya, masih menurut Taufik, solusi-solusi yang berhasil kita rangkum ini, akan kita kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar bisa dijadikan referensi untuk memerintahkan Pemkot Surabaya, agar segera menyelesaikan persoalan surat ijo di Surabaya ini.

“Kita akan mencoba memberikan solusi dengan cara yang wajar. Karena kalau hanya dari pendekatan hokum yang besifat materiil, tentu tidak akan ada perubahan mengenai persoalan ini, karena masyarakat hanya punya kekuatan formil, sebagai pihak sudah menempati lahan itu lebih dari 20 tahun. Jadi harus win-win solution,” tambah Taufik.

Masih menurut Taufik, apa yang terjadi hingga saat ini terhadap persoalan surat ijo, Pemkot dinilai sudah berada di luar batas kewajaran. Sebab pemilik surat ijo selama ini bukan saja terkena retribusi saja, tetapi juga harus bayar pajak bumi bangunan (PBB) dan bahkan setiap 5 tahun harus membayar sewa lahan. Sementara status kepemilikan atas lahan yang ditempatinya tidak pernah didapatkan dari Pemkot.

“Memang hal itu ada aturannya, tetapi harus juga dilihat historis dari tanah itu sendiri. Masak dulu masyarakat memperolehnya dengan harga murah karena masih hutan, dan mereka sendiri yang membangun. Sekarang mereka harus memberikan ganti rugi dengan ukuan harga yang sekarang. Ini jelas sangat tidak wajar. Apalagi lahan-lahan itu kan jelas tidak dipakai oleh Pemkot,” tegas Taufik.

Leave a Reply