Warga Perak Surabaya Gugat Pelindo III Soal Hak Atas Tanah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Dalam upaya mencari kepastian hukum hak atas tanah, warga Perak Surabaya bersepakat membentuk perkumpulan yg diberi nama Forum Perjuangan Warga Perak Surabaya untuk mempeoleh hak atas tanah.

Perkumpulan ini dibentuk degan latar belakang bahwa seluruh warga perak, baik pensiunan PNS, swasta maupun usahawan dihadapkan pada permasalahan dimana hak-hak keperdataan warga yg berupa banguban rumah tinggal, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan alas tanahnya, kesemuanya diakui sebagai hak milik Pelindo III.

Dikatakan Suprio Widodo, Ketus Umum Forkom Perjuangan, dasar Pelindo III mengakui hak keperdataan berbagai jenis bangunan itu hingga detik ini belum diketahui dasar hukumnya.

Warga Perak Surabaya Gugat Pelindo III Soal Hak Atas Tanah

Sementara hak atas tanah di Kel.Perak Utara dan Kel Perak Barat diakui oleh Pelindo III, masih menurut Suprio, karena memiliki dua sertifikat tanah nomornya sama 1/K th 1988 status Tanah Negara Hak Pengelolaan (HPl) seluas 570,3 juta M2 Perum Pelabuhan III untuk daerah lingkungan kerja (DLKr).

“Pengakuan atas dua sertifikat No.1/K Perumpel III itulah yg digunakan senjata oleh Pelindo untuk menarik sewa. Dan warga Perak yang tak tahu dengan sertifikat tanah Hpl, hanya manut saja dan membayar sewa. Padahal kalau dijumlah, uang sewa tanah dari warga Perak dalam 18 tahun sejak tahun 2000, jumlahnya ratusan triliun rupiah.,” terangnya, Sabtu (21/7/2018).

Masih menurut Suprio, Pelindo III hanyalah operator terminal pelabuhan utama Tanjung Perak, sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.17 Th 2008 tentang Pelayaran dan PP No.61/2009 tentang Kepelabuhan.

“Nah, sebagai operator terminal pelabuhan maka semua kegiatan usaha Pelindo III ditetapkan di dalam surat ijin dari Menhub hanya sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan) untuk melakukan kegiatan di antaranya jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, dan jasa pelayanan penumpang,” tegas Suprio.

Padahal untk mendapatkan legalitas kegiatan BPU di Pelabuhan Utama Tanjung Perak, lanjut Suprio, Pelindo III wajib menandatangani Surat Perjanjian Konsesi dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Perjanjian itu memaksa kedua belah pihak mematuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Di dalam surat perjanjian konsesi tersebut, dimasukkan pasal kewajiban Pelindo III, dimana Pelindo III memberikan bagian-bagian hak atas tanah HPl-nya (ex Perumpel III) kepada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak untuk mendirikan bangunan kantor-kantornya dan bangunan kantor instansi lainnya.

“Karena itu, apa yang dilakukan Pelindo III dengan menarik sewa tanah dan atau bangunan, jelas tidak ada payung hukumnya,” jelas Suprio Widodo.

Tapi kenyataannya, menurut Suprio, Pelindo III bersihkukuh bahwa lembaga operator terminal pelabuhan Tanjung Perak yg memiliki tanah dan bangunan. Dan jika Warga Perak Utara dan Perak Barat tak mematuhi keputusan Direksi Pelindo III tentang tarif sewa nonusaha maka Pelindo III melakukan intimidasi, tekanan psikokogis, bahkan sampai ke teror.

“Bahkan Pelindo III lebih garang lagi, yaitu mengeksekusi sejumlah bangunan sampai membongkarnya, tanpa mengindahkan proses hokum,” pungkas Suprio.

Karena itu pula, Forum Perjuangan Warga Perak Surabaya melakukan gugatan di pengadilan negeri Surabaya dengan nomor gugatan 315 perdata.

Diharapkan dengan adanya gugatan atas hak pengelolaan tanah ini, warga Perak memiliki kepastian hukum. (men)

Leave a Reply