MenKeu Sri Mulyani Musnahkan Barang Selundupan Lebih dari 57 Milyar

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur dan lembaga terkait, memusnahkan 16,8 juta batang rokok serta 960 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal.

Dalam kegiatan yang digelar di Tempat Pemeriksaan Barang atau Container Freight Station (CFS) milik PT Terminal Peti Kemas (TPS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini menurut Sri Mulyani, merupakan langkah yang tepat karena memang pemerintah ingin terus menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan kondusif.

MenKeu Sri Mulyani Musnahkan Barang Selundupan Lebih dari 57 Milyar

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Kementrian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai juga menjalin kerjasama dengan Negara-negara lain dalam membendung aksi penyelundupan. Dan kerjasama ini sangat efektif untuk menangani penyelundupan baik di wilayah perbatasan laut, darat, Bandar udara maupun pelabuhan laut.

“Ini terbukti dalam waktu 1 semester 2018 ini saja, kita bias menggagalkan penyelundupan narkoba hamper 4 ton atau 2 kali lipat dari total tangkapan selama 2017. Belum lagi barang-barang lain termasuk kmiras dan rokok seperti sekarang ini,” jelasnya pada awak media di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (2/8/2018).

Berkat kerjasama dengan pihak Bea dan Cukai Singapura (Singapore Customs), penyelundupan berkedok polyestem yam (benang polyester) yang di impor oleh PT Golden Indah Pratama berhasil dibongkar.

“Total nilai barang lebih dari Rp 27 milyar. Sementara potensi kerugian Negara yang timbul bila barang-barang illegal ini lolos bisa mencapai lebih dari Rp 57 milyar,” tambah Sri Mulyani.

Ketika ditanya tentang peluang barang sitaan itu untuk dijual dan uangnya dimasukkan dalam penerimaan Negara (daripada dimusnahkan), Sri Mulyani mengatakan bahwa peluang seperti itu bisa saja dilakukan, asala sesuai prosedur.

“Kemungkinan seperti itu bisa saja dilakukan. Tetapi kita harus tetap mengikuti prosedur hukum karena ini harus juga sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang ada. Dan kalau memang dilelang nantinya, harus diikuti oleh perusahaan yang memiliki ijin yang sesuai dengan barang yang dilelang,” tambahnya.

Sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani terkait penyitaan dan penjualan barang bukti penyeludupan untuk kas Negara, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sujatmiko SH. MH menjelaskan bahwa secara umum hal itu bisa dilakukan asal sudah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

“Ini menjadi ranah pihak Bea Cukai untuk mengajukan hal itu melalui kejaksaan. Yang penting harus melalui proses hukum yang benar. Kalau gak ada payung hukumnya ya gak bisa,” jelas Sujatmiko.

Sejauh ini menurut Sujatmiko, upaya untuk melakukan proses hukum untuk barang-barang selundupan sehingga bias dilelang untuk kas Negara tidak pernah dilakukan.

“Karena itu bila ada wacana untuk melakukan itu, maka ini akan sangat baik dan membantu Negara. Jadi bukan hanya menjadi “potensi kerugian Negara” tetapi bisa berubah menjadi keuntungan Negara,” pungkasnya. (men)

Leave a Reply