Surabaya Tolak Aksi #2019GantiPresiden karena Berpotensi Timbulkan Perpecahan Bangsa

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Adanya pengajuan kegiatan untuk deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan digelar di Surabaya pada hari Minggu, 26 Agustus 2018, mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat di Surabaya.

Sepelah Pemuda Pancasila Surabaya menyatakan keberatannya, komponen lain juga melakukan hal yang sama. Salah satunya adalah Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, yang melakukannya dengan menggelar aksi damai.

Tuntutan yang dihidangkan Aliansi tersebut adalah pemerintah dan penyelenggara pemilu harus buat aturan yang jelas terhadap adanya pesta demokrasi yang aman, damai, dan adem.

Surabaya Tolak Potensi Perpecahan Karena Politik

Aksi yang berlangsung di dua tempat, yaitu di KPU Provinsi Jawa Timur pasca sholat jumat, dan sorenya dilanjutkan di depan Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo Surabaya ini dilakukan karena, menurut Koordinator Aksi, Ahmad Ade Miftachudin,  Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dilihat historisnya, kota Surabaya merupakan kota yang damai dan kondusif saat menikmati pesta demokrasi.

“Kami yakin, tanpa ada hastag-hastag ganti presiden atau tetap presiden, Surabaya akan bebas dari kegaduhan yang berpotensi mengancam perpecahan dan merusak persatuan bangsa,” tegasnya.

Ade juga menambahkan, gerakan Hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi di berbagai daerah, sudah mulai menumbuhkan benih kebencian antar elemen masyarakat dan melemahkan nilai kebhinekaan yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia.

“Untuk itu, jangan ada agenda-agenda yang tidak mendidik dan merusak tatanan yang sudah terbangun di Surabaya, hanya karena kefanatikan pada pilihan politik,” lanjut aktivis Unesa ini.

Atas kondisi ini, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur merekomendasikan 3 poin, diantaranya;

  • Merekomendasikan agar KPU segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai batasan yang jelas terkait gerakan yang mengandung unsur kampanye salah satu pihak.
  • Menuntut tidak adanya Hastag #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden, yang merupakan gerakan yang mengandung unsur memecah belah masyarakat dan permusuhan di masyarakat.
  • Merekomendasikan agar gerakan apapun yang mengandung perpecahan dan permusuhan yang dilaksanakan di Jawa Timur, agar diganti dengan acara yang lebih mengedukasi masyarakat di bidang politik untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi 2019.

DPW IPI Jatim Kritisi Gerakan #2019gantiPresiden

Senada dengan komponen yang menolak adanya deklarasi #2019GantiPresiden, Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia Jawa Timur (DPW IPI Jatim) menyerukan agar para Umat Bangsa, khususnya umat Islam di Jawa Timur agar tidak terpecah belah dalam momen menjelang pesta demokrasi seperti pilpres 2019.

Adi, selaku Wakil sekretaris DPW IPI Jatim mengungkapkan, bahwa berbagai macam aksi deklarasi seperti #2019gantiPresiden jelang pilpres jangan sampai mengoyak-koyak kerunan antar umat beragama.

“Umat Islam Jawa Timur tetap perlu menjaga silaturrahmi dan tidak terpecah belah karena beda pilihan politik ini, karena potensi rusaknya kerukunan akan tampak didepan mata,” katanya.

Segala bentuk deklarasi yang mengarah kurang kondusifnya di Jawa Timur seperti deklarasi #2019gantipresiden, menurut Ade perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari pihak kepolisian daerah Jawa Timur.

“Jangan sampai nantinya berpimplikasi pada renggangnya rasa persatuan dan kesatuan umat bangsa dalam bermasyarakat di Jawa Timur. Dan perbedaan pilihan politik ini juga jangan sampai memecah belah umat Bangsa di Jawa Timur ,” pungkas Adi. (men)

Leave a Reply