Gubernur Jatim Terima Penghargaan LKPD dari Menkeu RI

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI.

Penghargaan yang tahun ini merupakan ketujuh kalinya Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI ini, diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2017 yang bertempat di Ruang Hayam Wuruk lt.8 Kantor Gubernur Jatim, Jum’at (28/9/2018).

Gubernur Jatim Terima Penghargaan LKPD dari Menkeu RI1

Selain Provinsi Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada 36 kabupaten/kota se-Jatim yang terdiri dari 27 kabupaten dan 9 kota. Diantaranya Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Madiun, Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik, Kab. Sumenep, dan Kab. Blitar. Juga, Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, selama ini yang menjadi kendala serius adalah kurangnya SDM yang memahami soal keuangan atau akuntansi.

“Untuk itu, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan UGM, membuat pelatihan pengelolaan keuangan daerah di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD),” terangnya.

Gubernur Jatim Terima Penghargaan LKPD dari Menkeu RI

Menurut Pakde Karwo, UPT LPKD ini menjadi tempat pembelajaran keuangan dan akuntasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya berasal dari Jatim tapi seluruh Indonesia. Dan melalui LPKD ini, diharapkan para SDM pengelola keuangan dapat memahami seluk beluk keuangan mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Ini satu-satunya di Indonesia. Menariknya, disini Sarjana Hukum atau Sospol bisa punya sertifikat akuntansi. Jadi Bupati/Walikota bisa menyekolahkan pegawainya disini, apalagi sekarang keuangan sudah berbasis aktual,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Selain membentuk LPKD, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim yang berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim. Tim ini bertugas mendampingi kab/kota yang belum meraih WTP untuk meningkatkan laporan LKPD nya. Juga, bertugas mendampingi kab/kota yang telah meraih WTP untuk tetap mempertahankan gelar ini.

“Targetnya tahun depan seluruh kab/kota di Jatim meraih opini WTP,” katanya.

Pakde Karwo juga mengusulkan, setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD presentasi di depan bupati/walikota karena sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan plus implementasi.

“Ini untuk mengecek apakah perencanaan dan implementasinya nyambung. Bila ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Untuk meraih ini tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang”, katanya. (men)

Leave a Reply