Gubernur Ingatkan Pentingnya Etika dan Integritas dalam Birokrasi

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Etika dan integritas dalam birokrasi sangat penting terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua hal ini harus menjadi komitmen kuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pejabat agar tercipta pemerintahan yang bersih serta kepemerintahan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018 di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (31/10/2018).

Menurutnya, saat ini Provinsi Jatim mengalami masa anomali dimana banyak penghargaan yang didapat namun masih banyak pula yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), terutama suap dan pemerasan. Bila semua menjaga integritas, ia meyakini tidak ada lagi kasus OTT di Jatim.

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat acara Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018

“Kalau sistem semua kita sudah jalan, tapi integritas tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Itu ibarat mesinnya sudah bagus tapi rohaninya yang belum. Tolong integritas dan etikanya dijaga terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A. Ini bagian dalam membentuk insan kamil,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, pelayanan publik harus mampu mengatasi problem disparitas, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan inklusi, dimana tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelayanan publik harus bisa menyelesaikan problem ini. Inilah yang dinamakan pembangunan kerakyatan,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo meminta agar pengawasan dalam hal ini peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lebih diperkuat lagi. APIP harus mampu melakukan pengawasan atau audit internal termasuk dalam hal pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, Ak, MM, mengapresiasi Pemprov Jatim yang mampu menerapkan AKIP dengan baik dan mampu mendorong kab/kota untuk meningkatkan AKIP-nya.

“Belum banyak Pemprov yang melakukan hal seperti ini dan Jatim termasuk yang terbaik melakukannya. Saya mengapresiasi Pak Gubernur beserta jajarannya dan sangat sulit untuk menyaingi Provinsi Jatim,” katanya.

Menurutnya, AKIP bukan sekedar penilaian semata, tapi bentuk dari budaya kinerja yang memang sangat dibutuhkan dalam birokrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengubah budaya kerja menjadi budaya kinerja sehingga mampu memberikan manfaat.

“AKIP tergantung dari bagaimana kita menerapkan reformasi birokrasi. Ini menjadi pemicu untuk perbaikan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Bila kinerja kita membaik, maka prosesnya akan memicu perbaikan di segala bidang dan mencapai tujuan yang diharapkan,” katanya.

Tahun ini, sebanyak 45 OPD Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan AKIP dengan nilai A (Memuaskan). Diantaranya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Dinas Sosial Prov. Jatim, serta Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.

Sementara lima besar penerima penghargaan Kelompok Budaya Kinerja (KBK) OPD Prov. Jatim diantaranya Terbaik I diraih KBK Al-Aafiya  dari Instalasi Gizi RSU Haji Surabaya, Terbaik II diraih KBK Sehati dari Instalasi Gizi RSUD dr. Saiful Anwar Malang, dan Terbaik III diraih KBK Prima dari UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Sidoarjo (Disperindag Prov. Jatim). (men)

Leave a Reply