Budi dan Klemens Patahkan Dakwaan Jaksa

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Budi Santoso dan Ir Klemens Sukarno Candra memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (1/1/2018).

Dihadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, kedua terdakwa menjelaskan secara runtut apa yang sejatinya terjadi dalam perkara ini. Menurut keterangan terdakwa Budi Santoso sejak tahun 2013 hingga 2015, PT. Bumi Samudra Jedine mengalami 3 (tiga) kali perubahan direksi.

Ir. Klemens Sukarno Candra menjabat sebagai Dirut pada 26  Juli 2013, berdasarkan Akte No. 135, hingga tanggal 17 Februari 2014. Kemudian Yudi Hartanto menjadi Dirut, berdasarkan Akte No.  30 tanggal 17 Februari 2014, hingga April 2015. Dan dari bulan April tahun 2015 hingga kini terdakwa Budi Santoso menduduki jabatan Dirut, berdasarkan Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Samudra Jedine Nomor: 75 RUPS, tanggal 27 April 2015.

Budi dan Klemens Patahkan Dakwaan Jaksa

“Pada periode kepemimpinan Ir. Klemens Sukarno Chandra inilah membukukan hasil penjualan unit sebesar Rp. 22,141,572,500,-. Sedangkan pada periode Yudi Hartanto sebesar  Rp. 120,32,184,205, dan pada periode Dirut Budi Santoso sebesar  Rp. 19.238.725.471,” ujarnya.

Masih menurut Budi, kondisi persero sudah mengalami krisis liquiditas, pada saat dirinya ditetapkan sebagai Dirut PT. Bumi Samudra Jedine. Krisis liquiditas inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan serah terima unit kepada konsumen apartemen Alfatar.

“Kas PT. Bumi Samudra Jedine kosong ketika saya mulai menjabat Dirut. Penyebabnya, ada  kebijakan Dirut Yudi Hartanto pada tahun 2014-2015, yang melakukan pengeluaran uang besar-besaran hingga mencapai sebesar Rp. 180 milyar, dan mengalir ke Teguh Kinarto dan kawan-kawan. Di dalamnya mayoritas terdapat uang konsumen. Uang modal persero sebesar Rp 20 milyar pula ikut terbawa keluar,” ujar terdakwa.

Ketika dipertanyakan, apakah tidak ada upaya mediasi dengan 71 orang konsumen yang membuat laporan pidana ke Polda Jawa Timur sebelum perkara ini bergulir ke pengadilan? Budi Santoso menjawab, sebenarnya atas bantuan kawannya di Jakarta, persero telah memiliki kesiapan dana sebesar Rp. 12,5 milyar, sesuai besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk kepentingan refund 71 orang konsumen yang melapor ke Polda Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar dirinya bersama Ir. Klemens Sukarno Candra memperoleh Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik.

Lantaran sudah ada preseden hukum sebelumnya dimana penyidik menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen Royal Afatar World E1623, sesuai surat pesanan No. 2746/SP-TAW/E1623/I/2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan pertimbangan telah dilakukan  refund (pengembalian uang) sebesar Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor.

Namun apa lacur yang terjadi, kepemimpinan Polda Jawa Timur yang lama menolak, dan persero diminta menyiapkan uang sebesar Tp. 162 milyar, dengan dalih untuk refunds 1104 orang konsumen.

“Permintaan ini agak janggal, karena persero tak siap dengan dana Rp. 162 milyar, dalam perkembangan berikutnya kami berdua ditahan penyidik. Setelah ditahan kegiatan operasional persero termasuk upaya untuk menghadirkan investor baru terkendala” ujarnya.

Meski demikian, Budi meyakinkan bahwa meski direksinya tengah dipenjara, Sipoa Group berkomitmen untuk tetap memberikan refunds kepada konsumen yang menginginkan, dengan memberikan jaminan asset yang dimiliki persero.

”Sampai saat ini sudah 35 orang konsumen yang telah menerima refunds. Dan 200 konsumen dari Tim Baik-Baik (TB2) menerima jaminan pengembalian refunds, serta 300 orang konsumen lagi yang sudah menyatakan bergabung dengan paguyuban TB2 “ pungkasnya. (men)

Leave a Reply