Prof Kacung : Gubernur Tak Perlu Dilipih Langsung Masyarakat

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sebab, wilayah kerja gubernur ada di daerah-daerah dimana yang bertanggungjawab adalah bupati atau walikota. Selain otonomi yang dimiliki gubernur terbatas, Gubernur juga merupakan wakil pemerintah pusat, yang juga memiliki jarak cukup jauh dengan pemilih.

Pernyataan itu disampaikan Prof Kacung Marijan dalam acara gelar inovasi guru besar yang berlangsung pada Kamis (15/11/2018), di Aula AMERTA Kantor Manajemen Kampus C Unair.

Prof Kacung : Gubernur Tak Perlu Dilipih Langsung Masyarakat

Prof Kajung juga menjelaskan, ada tiga stakeholder yang dapat memilih gubernur secara langsung, diantaranya adalah DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan wakil dari pemerintah pusat. Dengan prosentase 50 persen dari DPRD, 30 persen dari Bupati/Walikota, dan 20 persen dari pemerintah pusat.

“Melalui mekanisme itu, ada beberapa keuntungan yang didapat. Pertama, akan mengurangi pos. Kedua, mengurangi tensi hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, otomatis juga dengan pusat,” tambahnya.

Sementara soal pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan di waktu bersamaan, menurut Prof Kacung, menjadi tidak efektif.

“Pelaksanaan yang berbarengan menyebabkan pemilihan DPRD, DPR dan DPD, tertutup dengan isu pemilihan presiden,” lanjutnya.

Disisi lain, untuk mengatasi money politik yang masih terlalu besar terjadi, selain pengetatan soal aturan, perlu pula komitmen besaran biaya kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing calon.

“Misalnya, ada kajian besaran biaya pemilih itu berapa, maksimum berapa. Dengan demikian, ada batas maksimum yang rasional yang memungkinkan untuk dicapai. Jangan sampai masing-masing calon besar pasak dari pada tiang. Ini pula yang sering memunculkan kasus korupsi dimana-mana,” terang Prof Kacung, sambil menambahkan bahwa kalau hal ini tidak diselesaikan, maka masalah korupsi akan terus terulang. Sebab akar masalah tidak diselesaikan.

Selain itu, masih menurut Prof Kacung, belum selesai dengan urusan desain kelembagaan, pemerintah juga dihadapkan pada realitas tentang revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, revolusi industri 4.0 memiliki implikasi yang sangat luas di dalam relasi sosial. Termasuk, relasi pemimpin dengan yang dipimpin.

“Disain kelembagaan baru yang disesuaikan masyarakat di era industri 4.0 penting dilakukan. Apalagi kondisi ini sangat berpengaruh pada banyak hal, termasuk informasi mengenai isu-isu politik juga mudah di akses. Namun di sisi lain, juga akan menghasilkan realitas oliagrkhi baru: Siapa yang menguasai data, lebih mudah untuk memainkan perilaku masyarakat,” papar Prof Kacung. (men)

Leave a Reply