BPJS Kesehatan Surabaya Sosialisasikan Perpres Baru Nomor 82 Tahun 2018

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya, menggelar sosialisasi terkait peraturan terbaru tersebut kepada para awak media.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Chohari, selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS KCU Surabaya menjelaskan, dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 ini terdapat beberapa perubahan ketentuan, seperti mekanisme rekrutmen PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penjelasan upah terendah untuk perhitungan iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer, Chohari (kiri) bersama Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik, Dhani Rahmadian, serta Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya, Herman Dinata Mihardja (kanan)

“Selain itu, ada juga perubahan pada perhitungan bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS, dimana pada peraturan sebelumnya pendaftaran harus dilakukan  sebelum si anak lahir, namun kini pendaftaran bayi wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan,” tambahnya.

Chohari juga menambahkan, seandainya ada kejadian dimana bayi membutuhkan perawatan intensif, misalnya ruang inkubator dan belum didaftarkan dalam BPJS, maka hal itu tetap bisa dilakukan, asalkan dalam jangka waktu 28 hari anak tersebut telah didaftarkan oleh orangtuanya.

“Intinya, kami tetap akan menomorsatukan pelayanan yang maksimal,” janji Chohari.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya, Herman Dinata Mihardja menambahkan, dalam Perpres yang baru ini juga ada perubahan terkait status aktif peserta berdasarkan pembayaran iuran, serta jumlah tunggakan yang dihitung.

“Dalam peraturan sebelumnya (Perpres Nomor 19 tahun 2016, red), tunggakan dihitung maksimal 12 bulan. Namun di Perpres terbaru ini tunggakan maksimal berubah menjadi 24 bulan,” tambahnya.

Herman yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya ini berharap, informasi perubahan ini bisa tersampaikan oleh para awak media kepada para perusahaan dan masyarakat, supaya dapat segera menyesuaikan aturan tersebut.

“Sebagaimana amanah Undang-undang, semoga ini informasi perubahan ini bisa segera diterapkan demi terwujudnya capaian semesta BPJS Kesehatan. Dan batuan teman-teman media tentunya sangat kami harapkan,” pungkas Herman. (men)

Leave a Reply