Direksi Sipoa Ajukan Permohonan Praperadilan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – 3 direksi sipoa Grup yaitu Ir. Klemen Sukarno Candra, Budi Santoso, dan Aris Birawa kembali dijadikan terdakwa, dan  telah didakwa JPU melanggar pasal penggelapan dan penipuan.

Tak mau menerima begitu saja, direksi Sipoa mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang sidangnya dimulai pada hari Jumat 7 Desember 2018 kemarin, dan teregister dengan nomor 56/Pid.Praper/2018/PN.Sby.

Sugeng Teguh Santoso selaku kuasa hukum dari Ir. Klemen Sukarno Candra, Budi Santoso, dan Aris Birawa dalam perkara praperadilan nomor 56/Pid.Praper/2018/PN.Sby, mengatakan bahwa permohonan praperadilan ini dilakukan terhadap penetapan tersangka dari ketiga direksi sipoa grup itu.

Sidang Praperadilan Direksi Sipoa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (7/12/2018)

“Selain itu, praperadilan ini juga untuk mengungkap adanya kriminalisasi kepada para pemohon, dan adanya kesalahan procedural,dan ketidak absahan penetapan tersangka terhadap ketiga pemohon itu,” tambah Sugeng yang juga adalah sekjen Peradi.

Sugeng juga menjelaskan bahwa Penetapan tersangka terhadap ketiga kliennya itu adalah tidak sah karena tidak pernah ada panggilan kepada kliennya sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

“Ketiganya ditetapkan tersangka, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada pemeriksaan sebagai saksi kepada ketiganya,” lanjutnya.

Padahal, lanjut Sugeng, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – Xll/2014 tanggal 28 April 2015, untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka sebelumnya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu harus dipanggil, diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi.

Direksi Sipoa Ajukan Permohonan Praperadilan

“Namun menurut keterangan klien kami, ketiganya tidak pernah dipanggil sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka,” terang Sugeng.

Disisi lain, menurut Sugeng, perkara ini terlalu premature kalau dibawa ke ranah pidana, karena perkara ini sebetulnya terkait dengan perjanjian serah terima unit yang belum jatuh tempo, dan ini adalah ranah perdata.

“Selain itu juga perkara ini terkait dengan cek refund, yang sebetulnya klien kami juga adalah korban penipuan,” tambahnya.

Jadi, lanjut Sugeng, klien kami menerbitkan cek refund kepada konsumen itu, karena permintaan dari seseorang Agung Wibowo (AW) yang mengatakan kalau nanti di dalam rekening perusahan akan diberikan suntikan dana sebesar 50 Milyar, yang ternyata hal itu tidak terlaksana.

“Dalam meyakinkan hal itu, AW memberikan bukti stip pemindahan dana antar rekening BCA sebagai bukti dana telah dikirimkan, namun ternyata slip itu tidak benar, karena setelah dicek di bank tidak pernah ada pemindahan dana ke rekening perusahaan klien kami, namun klien kami sudah terlanjur mengeluarkan cek refund kepada para konsumen,” jelas Sugeng.

Sugeng menerangkan kalau penerbitan cek untuk refund para konsumen Sipoa Grup yang kemudian ternyata tidak ada dananya adalah tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan, karena Pemohon menerbitkan cek kepada para konsumen adalah atas dasar jaminan dari Agung Wibowo bahwa akan ada suntikan dana, dimana kliennya menerbitkan cek pada konsumen dalam keadaan terdesak yang kemudian ada penjamin yang akan menyediakan dana yaitu Agung Wibowo, jadi Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada unsur Niat (Mens Rea) dari kliennya untuk menerbitkan cek kosong.

“Jadi karena merasa tertipu oleh Agung Wibowo, Ir. Klemens Sukarno Candra salah satu pemohon Praperadilan melaporkan tindakan penipuan dan pemalsuan cek yang dilakukan oleh Agung Wibowo kepada Polda Jawa Timur dan teregister dengan nomor Laporan Polisi LP/1551/XI/2018/UM/SPKT Polda Jatim tanggal 27 November 2018,” jelas Sugeng.

Sugeng juga menyampaikan bahwa pada Senin (3/12/2018), dalam kondisi sakit Aris Birawa, Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra, dipaksa harus menghadiri persidangan pidana di PN Surabaya, sedangkan yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan tidak mungkin untuk dihadirkan dalam persidangan.

Aris Birawa dan Klemens diseret oleh pihak kepolisian yang justru pada saat itu tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan hal tersebut, karena status tahanan ketiga klien kami adalah tahanan dengan status titipan pengadilan, bukan tahanan kepolisian.

“Kami melihat polisi begitu proaktif memaksakan para tersangka untuk sidang pada hari itu, sedangkan kondisi sedang sakit dan berdasarkan rujukan dokter harus dibawa ke UGD, ” tegas Sugeng.

Sugeng kembali menegaskan bahwa pelimpahan pokok perkara atas ke tiga tersangka tidak mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi gugur sebagaimana yang dimaksud didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIIIIZO15. (men)

Leave a Reply