Bappenas, UNFPA, UNICEF dan Pemerintah Kanada Luncurkan Program BERANI

JAKARTA (kabarsurabaya.com) – Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki serta kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah di Indonesia. Untuk membantu mengatasi situasi ini, UNFPA dan UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan Bappenas, meluncurkan program “BERANI” (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia).

Tujuan dari program BERANI adalah mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan serta kaum muda di Indonesia. Melalui program ini, kualitas bidan terlatih akan meningkat, sehingga menurunkan angka kematian ibu.

Kaum muda akan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja serta layanan kesehatan yang ramah remaja (UNALA).

Bappenas, UNFPA, UNICEF dan Pemerintah Kanada Luncurkan Program BERANI

Program ini juga bertujuan untuk mengubah sikap seputar praktik perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, melalui peningkatan fokus pada advokasi, pengumpulan bukti, pengembangan kapasitas dan kemitraan.

Pembicara terkemuka dilibatkan dalam diskusi publik sebagai penanda hari terakhir dari Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender pada isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan perempuan dan anak perempuan – yakni Prof. Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, Asisten Deputi untuk Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Werdiastuti, perwakilan dari jaringan orang muda, dan perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia.

Berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan merupakan strategi penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Perempuan dan anak perempuan merupakan setengah dari populasi di negara ini tetapi sering tidak menerima informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Misalnya, satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia dan kemudian sering meninggalkan pendidikan yang belum selesai untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, menciptakan siklus kemiskinan yang berlanjut ke kehidupan anak-anak mereka.

Menghilangkan perkawinan anak akan membantu anak perempuan menyelesaikan pendidikan mereka, mendapatkan mereka pekerjaan dan berkontribusi terhadap ekonomi, dan dapat meningkatkan PDB lebih dari 1,7%.

BAPPENAS menghargai inisiatif tersebut dan menekankan bahwa, program BERANI sangat strategis karena membahas agenda yang belum selesai dalam kerangka pembangunan negara dan memiliki hubungan yang jelas dengan kesenjangan SDGs saat ini yang ditangani oleh negara.

“Program BERANI ini sejalan dengan program nasional yang ada dan berharap dapat memfasilitasi strategi yang tepat untuk keberlanjutan program,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Subandi Sardjoko.

Sementara Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur menjelaskan, Pemerintah Kanada percaya bahwa perempuan dan anak perempuan dapat mengubah dunia, jika diberi kesempatan yang sama untuk berhasil.

“Mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat, yang artinya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, mendorong perdamaian dan kerja sama yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup bagi keluarga mereka dan komunitas mereka,” terangnya.

Di Indonesia, satu dari 6 anak perempuan saat ini tidak masuk sekolah setiap bulan karena menstruasi dan kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih sedikit untuk menyelesaikan sekolah menengah daripada anak perempuan yang menunda pernikahan. Program BERANI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak perempuan dengan memberdayakan mereka untuk tetap bersekolah, membuat keputusan yang sehat, dan berkembang. (men)

Leave a Reply