BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi pada Anggota PEPABRI

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kepada kalangan masyarakat. Kali ini sosialisasi dilakukan di Gedung PEPABRI, Jl. Kesatrian 7 Surabaya, dan di hadiri oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) & Dewan Pengurus Daerah (DPD) PEPABRI (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jawa Timur termasuk Pengurus Anak Cabang (PAC).

Selain itu juga ada dari Yayasan Dharma Wirawan Jawa Timur (YAMAWAN), Pusat Koperasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata (PUSKOPABRI), Persatuan Istri Purnawirawan TNI, POLRI (PERIP) dan Warakawuri, PP AL, PP AU, PP AD serta LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia).

BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi pada Anggota PEPABRI

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri anggota komisi IX DPR/MPR RI Dra. Lucy Kurniasari ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, dr. Herman Dinata Miharja mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dan akan dilakukan secara berkesinambungan, agar semua kalangan masyarakat memahami betrul apa itu Program JKN-KIS.

“Sosialisasi mengenai program JKN-KIS memang akan terus kita lakukan agar masyarakat benar-benar paham tentang program ini dan semua persoalannya,” terangya, Senin (18/2/2019).

Masih menurut Herman, memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa semua masyarakat mengerti tentang program JKN-KIS dan mengetahui manfaat maupun kewajibannya.

“Kami menyadari hal ini karena seperti juga beberapa Negara lain yang sudah menerapkan program social safety (yang mirip BPJS Kesehatan, red), mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang hingga puluhan tahun,” tambah Hermasn.

BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi pada Anggota PEPABRI

Karena itu, menurut Herman, untuk mempercepat pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan, pihaknya memaksimalkan perkembangan tehnologi informasi (TI), untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

“Apalagi prinsip dasar BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong, maka pemahaman seluruh masyarakat menjadi hal yang penting,” terang Herman.

Sementara Lucy Kurniasari dari komisi IX DPR RI (yang salah satu bidangnya adalah kesehatan, red) menambahkan, terkait dengan prinsip gotong royong dalam BPJS maka langkah-langkah sosialisasi memang harus terus dilakukan supaya masyarakat lebih memahami.

“Dan bagi kami di komisi IX DPR RI yang harus menjalankan fungsi control juga terhadap BPJS Kesehatan, maka langkah sosialisasi dapat memudahkan kita mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program JKN-KIS yang ditangani BPJS Kesehatan,” terang Lucy.

Dan untuk membuat BPJS Kesehatan bisa lebih mandiri dan tidak mengalami devisit, Lucy juga menyampaikan bahwa ada wacana untuk menggabungkan (merger) BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang surplus agar ada subsidi silang yang bisa membuat keduanya maju bersama.

“Tetapi tentu saja untuk melakukan hal ini masih perlu dilakukan pembicaraan-pembicaraan diantara semua instansi yang terkait,” pungkasnya. (men)

Leave a Reply