Sinyalemen Adanya Kekuatan Kelompok Lain Yang Menginginkan Kasus Sipoa Terus Berjalan, Semakin Terlihat

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Upaya puluhan konsumen Sipoa yang tergabung dalam Paguyuban Customer Sipoa (PCS) dengan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (18/2/2019) nampaknya deadlock atau menemui jalan buntu.

Buntunya negosiasi antara puluhan konsumen Sipoa yang tergabung dalam PCS dengan pihak kejaksaan ini disebabkan karena pihak kejaksaan tetap bersikukuh mempertahankan upaya hukum banding yang sudah dilakukan Jumat (15/2/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, beberapa saat setelah majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama enam bulan.

Menanggapi hal ini, Masbuhin, SH, salah satu penasehat hukum PCS menangkap bahwa dalam kasus ini tidak ada sinergitas informasi yang berkembang di masyarakat kemudian diterima Kejati Jawa Timur.

Tolak Upaya Banding Jaksa, Puluhan Konsumen Sipoa Datangi Kejaksaan Tinggi

“Nampaknya ada kelompok tertentu yang sengaja membisikkan informasi yang salah ke Komisi III DPR RI terkait kasus ini. Kelompok tertentu itu tidak menginginkan perkara ini cepat selesai dan inkrach atau berkekuatan hukum tetap,” ungkap Masbuhin, Senin (18/2/2019).

Yang diinginkan kelompok tertentu ini, lanjut Masbuhin, adalah supaya perkara Sipoa ini berjalan terus karena, vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Surabaya kepada masing-masing terdakwa hanya enam bulan penjara. Sementara seluruh korban sudah tidak mempermasalahkan, termasuk vonis enam bulan penjara untuk terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra, Budi Santoso dan Aris Birawa.

“Saat ini, yang diinginkan seluruh konsumen adalah adanya pengembalian barang bukti yang sudah disita dari ketiga terdakwa, supaya bisa diberikan ke para konsumen sebagai refund, karena seluruh korban Sipoa ini sudah menandatangani perjanjian serah terima barang bukti dengan catatan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat,” papar Masbuhin.

Dengan adanya upaya hukum banding yang sudah dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Masbuhin menilai, makin terlihat adanya indikasi lain dan makin memperkuat dugaan, bahwa ada kekuatan kelompok tertentu yang sengaja menginginkan perkara ini jangan sampai selesai dan berkekuatan hukum tetap atau inkrach, dengan memberikan informasi yang salah kepada Komisi III DPR RI dengan cara memutar balik fakta, dengan mengatakan para konsumen Sipoa ini tidak puas dengan vonis enam bulan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.

Masbuhin : Ada Kekuatan Kelompok Lain Yang Menginginkan Kasus Sipoa Terus Berjalan

Masih menurut Masbuhin, kelompok tertentu yang sudah dapat diidentifikasi ini, melalui Komisi III DPR RI, juga mengatakan bahwa konsumen Sipoa tidak menginginkan adanya pengembalian barang bukti yang sudah disita dari para terdakwa, sehingga kepada Komisi III, kelompok tertentu ini mengatakan supaya perkara ini jangan dicabut, dan kejaksaan teruskan banding, bila perlu teruskan hingga kasasi.

“Jika melihat hal ini, berarti sudah ada intervensi dari Komisi III DPR RI yang begitu kuat terhadap kejaksaan,” papar Masbuhin.

Sementara itu, menanggapi tuntutan para konsumen Sipoa yang tergabung dalam PCS ini, Kajati Jatim, Soenarta ketika ditemui disela-sela acara kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Mapolda Jatim, Senin (18/2/2019) mengatakan, terhadap perkara nomor : LPB 373/III/2018/UM/Jatim, tanggal 26 Maret 2018 yang sudah diputus majelis hakim PN Surabaya, Jumat (15/2/2019) lalu itu, kejaksaan melalui JPU yang bertugas untuk menyidangkan perkara ini, mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya hukum banding.

Soenarta secara tegas membantah, jika sikap kejaksaan yang langsung mengambil upaya hukum banding, beberapa saat setelah vonis dibacakan tersebut, bukan masalah like and dislike.

“Ini sudah menjadi SOP kejaksaan. SOP kejaksaan sendiri menyatakan jika kurang dari setengah tuntutan, harus banding,” tegasnya.

Jika jaksa banding, lanjut Soenata, memang masalah pengembalian barang bukti sebagaimana yang dibacakan majelis hakim dalam amar putusannya itu akan tertunda.

Namun Soenarta berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk minta petunjuk. Jika atasan mengatakan supaya menerima permintaan dari para konsumen ini, maka Kejati Jatim akan melaksanakan petunjuk atasan ini.

“Upaya hukum banding yang sudah dilakukan JPU tersebut merupakan mekanisme yang ada di tubuh kejaksaan, dikenal dengan istilah P45, laporan putusan pidana. Jadi, ada kemungkinan banding itu dicabut selagi pimpinan memerintahkan itu,” sambung Soenarta.

Menanggapi sikap kejaksaan yang bersikukuh mempertahankan upaya hukum banding yang sudah dilakukan dan tidak mau mencabutnya, maka seluruh korban Sipoa baik yang tergabung dalam paguyuban maupun yang tidak tergabung dalam paguyuban, sudah sepakat untuk menggelar demo besar-besaran didepan kantor Kejati Jatim yang akan dimulai Selasa (19/2/2019) hingga Kamis (21/2/2019). (men)

Leave a Reply