BPJS Kesehatan Surabaya Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Auto Debit

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Menindaklanjuti perkembangan penerapan kebijakan Auto Debit, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya terkait kerjasama dengan empat bank yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan BCA dalam penyediaan fasilitas pembayaran iuran peserta Jamnan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui pembayaran auto debit, BPJS Kesehatan melakukan kegiatan Evaluasi Implementasi Auto Debit.

Dalam kegiatan Evaluasi Auto Debit Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU) JKN-KIS yang digelar  di salah satu rumah makan yang berada di Ketintang Madya Surabaya , Selasa (2/4/2019), Kepala Cabang Utama (KCU) BPJS Kesehatan Surabaya, Dr. Herman Dinata M. AAAK yang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo Dr. Sri Mugi Rahayu dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Dr. Greisthy E. L. Borotoding, membahas secara detail evaluasi auto debit yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2019 lalu.

“Auto debet ini adalah sebuah layanan yang ditujukan untuk memberi kemudahan peserta JKN-KIS untuk berkelanjutan di setiap bulannya baik mendaftar maupun membayar. Jadi system ini benar-benar untuk memudahkan peserta,” terang Herman.

Kepala Cabang Utama (KCU) BPJS Kesehatan Surabaya, Dr. Herman Dinata M. AAAK yang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo Dr. Sri Mugi Rahayu dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Dr. Greisthy E. L. Borotoding, membahas secara detail evaluasi auto debit di salah satu rumah makan yang berada di Ketintang Madya Surabaya , Selasa (2/4/2019)

Karena itu pula, lanjut Herman, sampai saat ini BPJS Kesehatan, khususnya Surabaya, telah bekerjasama dengan 4 bank yaitu BNI, Mandiri, BRI dan BCA.

“Memang sementara ini masih 4 bank ini yang memang memiliki sarana dan prasarana paling terjangkau dan luas. Namun kedepannya tentu tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan bank-bank lainnya,” tambahnya.

Herman juga menambahkan, peserta PBPU WAJIB mendaftarkan dan membayarkan iurannya untuk seluruh anggota keluarga (1 keluarga), yang paling lambat pembayaran iuran JKN adalah tanggal 10 setiap bulan. Apabila jatuh pada hari libur, maka iuran di bayarkan pada hari kerja berikutnya.

“Melalui system pembayaran iuran biasa memang sering terjadi keterlambatan atau bahkan lupa, yang pada akhirnya justru menimbulkan denda. Dengan pewajiban peseta PBPU melakukan pembayaran iuran melalui auto debit rekening bank mitra kerja sama BPJS kesehatan, maka kemungkinan keterlambatan pembayaran bisa diatasi,” terang Herman.

Mengingat program JKN-KIS menekankan aspek gotong royong, yaitu sesuatu hal akan ringan jika di tanggung bersama dalam bilangan besar secara sadar dan mufakat, menurut Herman, maka dalam konteks ini yaitu iuran/premi akan sangat berpengaruh secara umum pada pembiayaan peserta JKN-KIS secara keseluruhan.

BPJS Kesehatan Surabaya Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Auto Debit

Diketahui, untuk Rekapitulasi Kepesertaan di Surabaya terbilang per 30 maret 2019,.peserta aktif terdaftar sebanyak 2.589.412, proses admin 36.791, non aktif 130.827, proses mutasi 142.386. Jadi secara total adalah 2.899.416 peserta.

Perlu di ketahui Persyaratan pendaftaran auto debit dapat di lakukan melalui pengisian dan penandatanganan formulir auto debit yang wajib di lakukan olèh pemilik rekening dengan membawa dokumen: 1) Formulir surat kuasa auto debit yang di tanda tangani oleh pemilik rekening dan bermaterai cukup, 2) Foto copy KTP pemilik Rekening, 3) foto copy buku tabungan pemilik rekening, 4) foto copy KIS peserta atau cetakan nomor Virtual Account (VA), 5) nomor handphone pemilik rekening. Bagi pengguna kartu kredit harus melampirkan Fotocopy kartu kredit.

Sistem auto debit pembayaran iuran JKN akan dilakukan sebanyak 2 kali setiap bulannya yaitu tgl 5 dan tanggal 20 setiap bulannya. Artinya, apabila proses proses pendebetan tidak berhasil dilakukan pada tanggal 5, maka sistem bank akan melakukan pendebetan ulang pada tanggal 20 berdasarkan data tagihan yg tersedia pada portal auto debit. Namun apabila tanggal 5 bank berhasil melakukan pendebitan, maka pada tanggal 20 otomatis tidak akan di lakukan pendebitan lagi.

Sementara itu, pemberhentian dan perubahan kepesertaan auto debit.Pemberhentian hanya dapat di lakukan untuk peserta yang beralih segmen dari PBPU ke PPU BU, PBI APBN atau PBI APBD yang di buktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pendaftaran oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Dan pemberhentian auto debet dapat di lakukan pada Kantor Cabang (KC) bank tempat mendaftar dengan membawa persyaratan, seperti; BNI-foto copy KTP pemilik rekening, Mandiri-fotocopy pemilik rekening, BRI-mengisi form FR oleh pemilik rekening (tdak boleh di wakilkan), KTP asli pemilik rekening, serta buku asli tabungan rekening, dan BCA-form pencabutan kuasa.

Dari data yang diperoleh, tercatat bahwa capaian auto debit sampai dengan februari 2019 adalah Bank Mandiri (7.726), BNI (3.133), BRI (879) dan BCA 0. Secara total adalah 11.738.

Adanya kegiatan Evaluasi Auto Debit ini disatu sisi sangat diperlukan untuk melihat hasil dan berbagai kendala yang mungkin muncul, agar ketika program auto debit ini dilaksanakan untuk semua peserta JKN-KIS tanpa kecuali, bisa berjalan lebih baik.

Hal ini diakui perwakilan Kantor Bank BNI cabang Dharmahusada, Ana Safidan, yang menganggap acara seperti ini perlu terus di lakukan, khususnya komunikasi antara BPJS dan Bank sebagai pelaku di lapangan.

“Acara seperti ini sangat membantu petugas kami khususnya di bagian Customer Service (CS) atau di bagian lapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Karena itu akan lebih tepat lagi jika BPJS juga mengundang khusus bagian CS,” ungkap Ana. (men)

Leave a Reply