BPJS Kesehatan Gencarkan Sosialisasi Kejar UHC

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya terus melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program JKN-KIS yang memang diwajibkan untuk semua masyarakat Indonesia.

Salah satunya adalah sosialisasi yang dilakukan hari ini, Senin (8/4/2019) di Balai RW 02 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya, yang dihadiri sekitar 180 warga yang terdiri dari Pepabri, Perib maupun warga RW 02 Bhaskara Jaya Surabaya.

Kepala KCU BPJS Kesehatan Surabaya, Dr. Herman Dinata M. AAAK seusai acara sosialisasi mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini, selain sebagai ajang silaturahmi dengan para peserta program JKN-KIS, juga untuk menyampaikan perkembangan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait program JKN-KIS.

Sosialisasi BPJS Kesehatan di Balai RW 02 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Senin (8/4/2019)

“Namun lebih dari itu, dalam setiap kesempatan sosialisasi, kami selalu meminta masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program JKN, baik itu soal pelayanan maupun yang lain,” terang Herman di Balai RW 02 Bhaskara Jaya, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya, Senin (8/4/2019).

Beberapa persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat, menurut Herman, yang terbanyak adalah soal pelayanan peserta JKN di RS. Baik itu soal antrian, soal obat yang tidak sesuai, hingga masih banyaknya persoalan pembatasan waktu rawat inap di RS.

“Ini semua menjadi bahan masukan bagi kami, meski kami juga harus melakukan crosscheck karena kami selalu melandasi setiap action kami dengan data. Namun yang pasti, masukan-masukan dari masyarakat ini akan menjadi bahan pertimbangan dan kajian, termasuk kepada RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan,” tambah Herman.

Herman yang dalam sosialisasi kali ini didampingi anggota komisi IX DPR RI, Dra. Lucy Kurniasari, juga menjelaskan bahwa untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 95% pada akhir tahun 2019 ini, BPJS Kesehatan focus pada tiga kelompok, diantaranya; kelompok badan usaha untuksegera mendaftarkan karyawannya yang belum di daftarkan di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Gencarkan Sosialisasi Kejar UHC

“Adapun kelompok kedua adalah para peserta mandiri yang belum mendaftar, kami himbau untuk segera mendaftar BPJS Kesehatan, jangan nunggu sakit baru daftar,” tambah Heman.

Sementara kelompok ketiga, menurut Herman, adalah masyarakat kurang mampu yang didorong untuk segera menghubungi pemerintah kota Surabaya melalui dinas kesehatan untuk bisa di daftarkan sebagai peserta JKN melalui  program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Mereka akan di biayai oleh pemerintah, baik lewat dana APBN maupaun APBD,” jelasnya.

Sementara anggota komisi IX DPR RI, Dra. Lucy Kurniasari juga menambahkan, kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang baik, karena bisa dipakai sebagai sarana mengetahui secara langsung pelaksanaan program JKN di lapangan.

“Masyarakat ini kan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Jadi masukan dari mereka tentu dapat dipakai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi di DPR terkait pelaksanaan program JKN ini,” terangnya.

Luci juga menambahkan, bahwa dari berbagai kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan yang diikutinya, permasalahan antrian di fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan tertinggi. Terutama setelah dilakukan kebijakan rujukan berjenjang.

“Hal ini tentu akan menjadi referensi bagi DPR, Karena pada prinsipnya, jangan sampai dengan system ini masyarakat malah dipersulit dalam mendapatkan perawatan kesehatan,” terang Luci.

Selain itu, masih menurut Luci, masih banyaknya kasus tentang pembatasan waktu rawat inap pasien dari RS, juga akan ditindaklanjuti secara lebih serius lagi. Karena menurut Luci, siapa sih yang pingin sakit ? Tentu gak ada orang yang ingin sakit.

“Tapi kalau sudah sakit dan ternyata dibatasi waktu rawat inapnya, ini juga gak betul. Iya kalau sakitnya gak serius. Kalu sakitnya serius dan kemudian dipaksa harus pulang setelah tiga hari, ini jelas salah,” tegas Luci, sambil menyampaikan bahwa pihak DPR akan melihat persoalan ini secara detail untuk melihat permasalahan ini yang gak bener RS-nya atau ada aturan di BPJS yang kurang tepat,” tegas Luci.

Selain permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, Luci juga menyampaikan apresiasinya pada kader JKN yang memiliki perasn sangat besar dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik melalui program JKN.

“Kader JKN disini bukan hanya membantu masyarakat untuk masalah kepesertaan saja, tetapi juga sebagai ujung tombak informasi bagi BPJS Kesehatan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan yang diambil, maupun mendapatkan informasi seputar pelaksanaan program JKN,” pungkas Luci. (men)

Leave a Reply