Gubernur Dorong Kepala Sekolah Miliki Managerial Skill and Strong Leadership

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur untuk memiliki managerial skill and strong leadership dalam memimpin sekolah. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna mencetak SDM yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim.

“Kepala Sekolah harus memiliki managerial skill and strong leadership yang bagus, karena anda menyiapkan generasi penerus bangsa,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin Penguatan Kepala Sekolah (SMA, SMK, dan SLB) se-Jawa Timur, Tentang Nawa Bhakti Satya “Jatim Cerdas” di Gedung Islamic Center Surabaya, Kamis (11/4/2019).

Khofifah juga menambahkan, dengan managerial skill yang bagus, maka kepala sekolah dapat menata dan memimpin organisasi sekolah, baik guru, karyawan, dan murid-murid sekolah dengan baik. Leadership juga dibutuhkan untuk memberikan teladan, mengembangkan, serta memajukan sekolah yang dipimpinnya.

Gubernur Dorong Kepala Sekolah Miliki Managerial Skill and Strong Leadership

“Seorang kepala sekolah harus berseiring antara kekuatan managerial skill dengan kemampuan leadership-nya, dan ini harus terus diasah,” katanya sembari menambahkan, dengan memiliki keduanya akan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan dan percepatan IPM Jatim,

Menurut data BPS tentang IPM pada Tahun 2017, IPM Jatim masih berada pada angka 70,27 atau berada dibawah IPM nasional yang mencapai 70,81. Angka 70,27 tersebut bahkan merupakan yang terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta dengan angka 80,06, DIY (78,89), Banten (71,42), Jabar (70,69), dan Jateng (70,52).

“Jadi IPM kita ini nomor lima belas dari IPM secara nasoinal, tentu ini tidak cukup menggembirakan, ini pekerjaan rumah yang harus kita intervensi bersama-sama” lanjutnya.

Salah satu bentuk intervensi tersebut, lanjut Khofifah, adalah melakukan penyisiran terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Contohnya, saat ini Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim adalah 7,39 atau setara kelas 2 SMP/Tsanawiyah. Maka mereka bisa didorong supaya ikut kejar Paket B, kemudian paket C.

Gubernur Jawa Timur hadiri acara penguatan kepala sekolah se Jawa Timur di Islamic Center Surabaya

“Kami sudah berkoordinasi dengan para bupati dan walikota, karena tugas kejar paket adalah kewenangan kabupaten/kota, tapi tentu kami tidak bisa berpikir seperti itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama, kita harus membangun strong partnership untuk bisa meningkatkan kualitas SDM Jatim, supaya daya saing kita menjadi lebih baik,” tegasnya.

Soal Zonasi PPDB dan SPP Gratis

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menjelaskan soal permasalahan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang akan dibuka mulai bulan Mei 2019, serta pemberlakuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Jatim.

Terkait zonasi, Khofifah menjelaskan bahwa pemberlakuannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana PPDB tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5%, dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal 5%.

“Jadi 90% warga didalam zonanya, 10% diluar zonanya, terdiri dari 5% jalur prestasi, dan 5% perpindahan orang tua,” jelas Khofifah.

Sementara terkait SPP gratis, Gubernur Khofifah menjelaskan, untuk sekolah SMA/SMK Negeri pembayarannya gratis mulai Juli 2019. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta, Pemprov akan memberikan bantuan SPP, dimana untuk SMA swasta sebesar Rp. 1,4 juta/tahun, sedangkan SMK sebesar Rp. 1,6 juta/tahun.

“Kita ingin ada semacam kontrak perjanjian pakta integritas, bahwa bantuan SPP itu akan berjalan secara natural. Artinya, ketika ada bantuan SPP bagi SMA/SMK swasta di Jatim, mohon SPP sesuai dengan SK gubernur yang lalu itu tetap menjadi referensi,” jelasnya sembari menambahkan, pakta integritas ini dibuat guna mencegah indikasi kemungkinan adanya sekolah yang akan menaikkan SPP. Sebab, ada diantara SMK non teknik, jika ditotal SPP pertahunnya tidak mencapai Rp. 1 juta. (men)

Leave a Reply