BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Peserta TNI-Polri

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Guna meningkatkan pelayanan dan edukasi tentang berbagai perubahan kebijakan yang terjadi, BPJS Kesehatan cabang Surabaya terus melakukan sosialisasi pada berbagai kalangan masyarakat, termasuk pada peserta TNI-Polri.

Karena itu pula BPJS Kesehatan Cabang Surabaya dalam kesempatan ini menggelar sosialisasi dan pemutakhiran data bagi peserta TNI-Polri yang dihadiri lebih dari 80 orang para penanggungjawab pengurusan BPJS Kesehatan dari masing-masing satuan kerja TNI-Polri se-kota Surabaya.

Wiedho Widiantoro, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Surabaya yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengatakan, pada kegiatan kali ini, BPJS Kesehatan kembali mensosialisasikan tentang beberapa perubahan kebijakan yang mengacu pada Perpres 82 tahun 2018.

BPJS Kesehatan Lakukan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Peserta TNI-Polri

“Selain itu, kami juga perlu mengingatkan pada para peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran data, karena apabila ada ketidak sesuaian antara dara peserta dengan data yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil), maka secara otomatis tidak akan bisa di proses, ketika peserta membutuhkan pelayanan kesehatan,” terang Wiedho.

Wiedho juga menambahkan, rekonsiliasi data atau pencocockan data memang secara rutin dilakukan oleh BPJS Kesehatan karena disadari dalam perjalanannya pasti akan terjadi perubahan data.

“Misalnya yang tadinya bujang, ternyata kemudian menikah. Atau yang tadinya sudah menikah tapi belum punya anak, kemudian mempunyai anak. Ini semua perlu segera di sesuaikan datanya agar ketika membutuhkan pelayanan kesehatan yang di jamin BPJS Kesehatan, tidak menimbulkan penolakan,” lanjutnya.

Dalam kegiatan ini, muncul beberapa persoalan yang disampaikan peserta terkait dengan BPJS Kesehatan, diantaranya soal batasan usia anak yang ditanggung, proses perpindahan fasilitas kesehatan (faskes), sampai persoalan tunggakan.

Seperti yang disampaikan salah satu peserta sosialisasi, yang menyampaikan kesulitannya dalam mengurus kepesertaaan BPJS Kesehatan bagi anak didiknya (pendidikan kemiliteran, red) karena adanya tunggakan di keluarganya (karena masih menjadi satu KK dengan keluarga, red).

Menjawab hal ini, Wiedho menjelaskan bahwa pada prinsipnya tunggakan tidak bisa dihapus dan harus di bayarkan. Namun apabila kondisi keluarga siswa masih belum mampu melunasi tunggakan, BPJS Kesehatan masih bisa menerimanya dengan persyaratan tertentu.

“Untuk siswa pendidikan di TNI-Polri yang kebetulan ada masalah tunggakan BPJS Kesehatan di keluarganya, masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, asal sebelumnya melaporkan dan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan, yang berlaku 6 bulan kedepan. Bila hal ini dilakukan, maka kepesertaan siswa tersebut di BPJS Kesehatan akan bisa aktif kembali sampai dilakukan pelunasan tunggakan selama waktu 6 bulan,” jelas Wiedho.

Sementara untuk melakukan pemindahan faskes karena pindah rumah atau daerah tugas, prinsipnya bisa dilakukan anggota TNI-Polri, tetapi harus ada surat pemberitahuan dan persetujuan dari instansinya.

“Surat ini hanya untuk anggota TNI-Polri-nya saja, dan tidak perlu untuk keluarganya,” tambahnya.

Dalam kegiatan sosialisasi Pemutakhiran Data bagi Peserta TNI-Polri ini, Wiedho juga menjelaskan tentang Mobile JKN yang sangat membantu peserta dalam berurusan dengan fasilitas kesehatan maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. (men)

Leave a Reply