Penerimaan Pajak di Surabaya Hingga April 2019 Capai 15,2 Trilyun

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur l, per tanggal 31 April 2019, telah mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp 15,2 Trilyun yakni 30.51% dari target penerimaan pajak untuk Kota Surabaya yang mencapai Rp 50 Trilyun. Angka ini bertumbuh sebesar 16.4% dari penerimaan tahun 2018 dengan periode yang sama.

Kepala Kanwil DJP Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya mengatakan, DJP terus berkomitmen untuk mempermudah berbagai layanan perpajakan, khususnya untuk mendukung peringkat Indonesia dalam kemudahan dalam berusaha EoDB (Ease of Doing Bussiness). Hal ini dibuktikan dengan berbagai aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya dengan fasilitas pelaporan SPT Tahunan melalui kanal efiling.

Kepala Kanwil DJP Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya

“Efiling saat ini semakin banyak digunakan oleh wajib pajak di Kota Surabaya. Bahkan dari 294.219 wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan, sebanyak 97,40% melaporkan SPT Tahunannya melalui kanal e-filing (tahun lalu 82%, red),” terangnya di acara Media Gathering di Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Jika dilihat dari 354.208 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT, lanjut Eka, sebanyak 83, 06% telah melaporkan SPT Tahunannya. Sementara untuk wajib pajak yang masih belum melaporkan SPT, DJP akan mengirimkan himbauan untuk segera menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.

“Kedepannya kami harap dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dengan cara konsultasi melalui help desk,” tambah Eka.

Sementara itu, di era pertukaran data ini, pada tanggal 23 April 2019 Kanwil DJP Jawa Timur I telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait pertukaran data untuk mengamankan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

Untuk wajib pajak yang terbukti tidak melakukan pelaporan perpajakan secara tidak benar akan ditindak, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengajuan berkas P-21 dari 25 Pemeriksaan Buper den 9 Penyidikan di sepanjang tahun 2018 menjadi 23 Pemeriksaan Buper dan 11 Penyidikan per bulan Mei tahun 2019.

“Apabila wajib pajak yang terbukti tidak melaporkan pajaknya secara benar serta tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak tidak segan untuk menegakkan hukum melalui proses penagihan aktif berupa pencegahan dan penyanderaan,” pungkasnya. (men)

Leave a Reply