BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima di Libur Lebaran 2019

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Jelang libur lebaran tahun 2019, BPJS Kesehatan meyakinkan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir, tidak dapat pelayakan kesehatan.

Karena mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019, atau tepatnya mulai tanggal 29 Mei – 13 Juni 2019, peserta JKN-KIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan. Bahkan termasuk saat peserta mudik ke luar kota.

Komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan portabilitas bagi peserta JKN-KIS ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja, ketika ditemui dikantor Pusat BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur di jalan Raya Jemursari No. 234 Surabaya, Senin (27/5/2019).

Deputi Direksi Wilayah, Handaryo (kiri) bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja, saat menjelaskan tentang kesiapan BPJS Kesehatan dalam menyambut libur Lebaran 2019

Herman yang dalam menjelaskan hak ini didampingi Deputi Direksi Wilayah, Handaryo, juga menegaskan bahwa peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut.

“Layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” tambahnya, sambil menerangkan bahwa untuk daftar FKTP tersebut, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400.

Namun apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

Sementara pada kondisi gawat darurat, lanjut Herman, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS, selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Semua tindakan medis yang diperoleh peserta JKN-KIS yang berdasarkan indikasi medis, akan dijamin dan dilayani. Dan fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iuran biaya dari peserta,” tegas Herman.

Namun Herman juga mengingatkan, bahwa pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Karenanya, para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran, khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS.

Untuk mengecek status kepesertaan dan melihat riwayat tagihan atau pembayaran iuran JKN-KIS, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN.

“Selain itu, kami juga mengembangkan aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat di-download secara gratis di Playstore dan Appstore. Aplikasi ini menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan,” katanya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan pelayanan khusus kepada peserta JKN-KIS. Seperti di Kantor Cabang Surabaya misalnya, layanan khusus tersebut disediakan mulai tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 pukul 08.00 – 12.00.

Disini peserta bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahir (khusus bagi peserta Pekerja Penerima Upah/PPU dan Penerima Bantuan Iuran/PBI), pencetakan kartu bayi baru lahir, perbaikan data dan pencetakan kartu peserta PBI yang sedang dirawat inap, re-aktivasi anak PPU berusia di atas 21 tahun yang masih kuliah dan sedang dirawat inap, dan penanganan pengaduan yang membutuhkan solusi segera.

“Selain di Kantor Cabang, selama masa libur lebaran kami juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, yang meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang perlu dieskalasi ke BPJS Kesehatan karena membutuhkan solusi segera,” pungkas Herman. (men)

Leave a Reply