Target APK Pendidikan Menengah Naik Jadi 81,52% pada 2020

JAKARTA (kabarsurabaya.com) – Pemerintah akan secara insentif mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di tahun depan. Hal ditandai dengan target pemerintah atas peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah dari 80,78% pada 2019, menjadi 81,52% pada 2020. Serta APK pendidikan tinggi dari 33,39% pada 2019, menjadi 35,26% pada 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam lampiran pidato tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (11/6/2019) menyampaikan, layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, bantuan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T, maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah.

“Ini akan dilakukan untuk menghasilkan SDM yang lebih produktif pada tahun 2020. Karena itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,” katanya dalam lampiran pidatonya yang dibacakan dalam Rapat Paripurna, Senin (11/6/2019).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Sri Mulyani juga menegaskan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi juga terus dilakukan Pemerintah, antara lain melalui pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, maupun peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi.

“Tidak hanya itu, pemerintah telah bertekan untul merevitalisasi pendidikan vokasi, antara lain melalui peningkatan peran dan kerja sama Industri/swasta dalam pengembangan program studi vokasi sesuai sektor unggulan naslonal dan daerah; pengembangan standar kompetensi dan penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran, termasuk praktek kerja dan magang; dan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik,” tambah Sri Mulyani.

Lulusan pendidikan vokasi pun, menurut Sri Mulyani, didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi/keahlian, kemahiran dalam berbahasa asing, dan soft skills yang memadai. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah melakukan penguatan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0.

“Karena itu Pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN,” lanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka secara umum kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2020, meurut Sri Mulyani, akan difokuskan antara lain untuk mendukung peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, seperti Program Wajib Belajar 12 Tahun, BOS Kesetaraan, BOS berbasis kinerja, serta review besaran bantuan PIP dan Bidikmisi.

Selain itu juga akan dilakukan percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, penguatan kebijakan afirmasi (melalui BOS afirmasi bagi sekolah-sekolah yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal serta perluasan alokasi TKG untuk Guru Garis Depan ), dan peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi guru melalui pemetaan yang komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru, tunjangan berbasis kinerja, dan program pelatihan. (men)

Leave a Reply