Unesa Gelar FGD soal PPDB untuk Perbaikan Sistem Zonasi PPDB

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mulai diterapkan secara serentak tahun ini sempat menimbulkan berbagai kendala dan tentangan dari masyarakat, khususnya para orang tua murid.

Menindak-lanjuti fakta tersebut, Universitas Negeri Surabaya melakukan inisiatif dengan menggelar Fokus Group Discussions (FGD) dengan menghadirkan banyak pihak yang terkait dengan pendidikan.

Dalam FGD tersebut, muncul banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya ketidak puasan dalam masyarakat terkait penerapan system zonasi yang dinilai banyak memiliki kelemahan.

Beberapa kelemahan dalam penerapan system zonasi kali ini menurut Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof Ahmad Muzakki, sistem zonasi dengan model saat ini belum mengarah pada pemerataan mutu pendidikan, tapi lebih pada upaya meningkatkan akses layanan pendidikan.

Unesa Gelar FGD soal PPDB untuk Perbaikan Sistem Zonasi PPDB

Lalu kenapa hal ini kemudain menimbulkan protes dari masyarakat ? Menurut Muzakki karena dalam perencanaan system zonasi ini, pemerintah tidak memperhatikan beberapa hal seperti, tidak adanya road-map yang jelas karena di banyak kota, sekolah khususnya jenjang SMA banyak yang terpusat di satu wilayah saja sehingga ini akan menghalangi warga kota yang lain (yang agak jauh jaraknya dengan sekolah, red) untuk mendapat kesempatan masuk di sekolah tersebut.

“Tidak adanya road map yang jelas, membuat upaya meningkatkan akses layanan pendidikan juga akan terganggu. Seperti di Surabaya misalnya, penyebaran sekolah tidak merata khususnya yang SMA sehingga gemuk di satu lokasi. Dengan system zonasi maka yang berpeluang masuk disitu hanya mereka yang dekat dengan sekolah, sementara yang agak jauh agak susah masuk,” katanya.

Selain itu, lanjut Muzakki, pemerintah juga harus melakukan kebijakan dengan menggunakan peta demografi. Misalnya daerah padat, sekolah dengan jarak satu kilometer saja sudah diserbu pendaftar. Tapi kalau daerah yang tidak padat bisa jaraknya lebih jauh lagi.

“Ini yang tidak dilakukan pemerintah, sebelum mengeluarkan kebijakan yang harus diikuti,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Muzakki juga menyoroti masalah daya tampung sekolah yang juga tidak dihitung oleh mentri pendidikan sebelum membuat keputusa, sehingga yang awalnya sekolah hanya menerima 33 siswa untuk satu kelas, kemudaian justru ditambah jumlahnya menjadi 36 atau  bahkan 29 siswa dalam satu kelas.

“Kebijakan ini jelas banyak merugikan. Bukan saja suasana belajar mengajar yang akan terganggu dengan jumlah murid yang terlalu banyak dalam satu kelas, juga menyebabkan sekolah-sekolah swasta kehilangan banyak peluang mendapatkan murid, karena siswa yang sudah mendaftar di sekloah swasta, karena ada penambahan kuota sekolah negeri, banyak yang mengundurkan diri dan masuk ke sekolah negeri,” seru Muzakki.

Artinya, lanjut Muzakki, sebagai mendtri pendidikan, mestinya dalam membuat kebijakan jangan hanya berfikir untuk sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

“Menteri pendidikan itu kan bukan hanya menterinya sekolah negeri, tapi sekolah swasta juga. Karenanya, kebijakan yang dibuat harus juga bisa mengayomi semua sekolah baik negeri maupun swasta,” tegasnya.

Sementara Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof Nur Hasan di sela-sela FGD di Kampus Lidah Wetan tersebut menegaskan bahwa meski ada persoalan yang muncul di masyarakat, tetapi kebijakan system zonasi ini jangan dihentikan atau dibatalkan.

“Tetapi masukan dan evaluasi dari berbagai kalangan, khususnya yang terkait dengan pendidikan, perlu didengarkan pemerintah sebagai bahan melakukan evaluasi agar ke depan sistem ini bisa berjalan sempurna dan tidak merugikan masyarakat,” terangnya.

Setidaknya, lanjut Prof Nur Hasan, ada 3 poin penting untuk menerapkan sistem zonasi ini ke depan. Dianataranya adalah melakukan identifikasi, pemetaaan siswa maupun guru serta menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras).

“Sistem zonasi ini harus ada identifikasi awal yang tidak hanya memikirkan tempat tinggal siswa tapi juga tempat tinggal guru dan perangkatnya. Begitu juga perlu adanya road map pendidikan di mana zonasi harus bisa dipandang sebagai pemerataan mutu pendidikan dan bukan hanya pada upaya meningkatkan akses layanan pendidikan,” terangnya.

Dan yang tidak kalah penting, menurut Prof Nur Hasan, pemerintah juga harus memikirkan pemerataan sekolah, yang kebanyakan di kota-kota di wilayah Indonesia ini, sekolah-sekolah banyak terpusat di tengah saja. Belum lagi perbandinga jumlah SD, SMP dan SMA yang tidak seimbang.

“Ini sangat penting dilakukan Pemerintah. Dan Pemerintah harus bertindak cepat menyelesaikan hal-hal mendasar itu agar tahun depan tidak terjadi kekacauan seperti ini lagi. Apalagi sudah banyak contoh penerapan zonasi di banyak negara lain yang cukup sukses,” terang Prof Nur Hasan.

Diketahui, nantinya hasil diskusi ini akan diteruskan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, Komisi X DPR RI, ke beberapa kementerian terkait seperti Kemdikbud dan Kemristekdikti. (men)

Leave a Reply