APBMI Legal Hasil Munas 1988 Luruskan Masalah Kepengurusan APBMI Lain

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Seluruh anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur hanya mengakui legalitas hukum pemerintah.

Ini terkait dengan munculnya surat keputusan (SK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Nomor KP.801/1/1 Phb 2016. Serta adanya pemberitaan salah satu media yang mengangkat kepengurusan APBMI versi lain.

Capt.Priyanto bersama sejumlah pengurus menunjukkan foto pengukuhan pengurus DPW APBMI Jatim yang disahkan Gubernur Jatim

Ketua DPW APBMI Jawa Timur hasil Munas VI Batam, Capt. Priyanto, mengatakan, surat dari Kementerian Perhubungan itu menetapkan APBMI legal adalah hasil Musyawarah Nasional I tanggal 28 Oktober 1988.

“Jadi, secara hukum, kami tidak dirugikan dengan munculnya SK Dirjen itu,” ungkapnya di kantor DPW APBMI Jatim, Jalan Teluk Penanjung 39 Surabaya, Jumat (8/1/2016).

Ia menandaskan, sesuai SK yang ditandatangani Dirjen Hubla, Capt. Bobby R. Mamahit tertanggal 4 Januari 2016 tersebut, juga tertuang kutipan yang mengakui, legalitas APBMI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 6/ AL 3014/ Phb-89. Disebutkan, APBMI yang diakui pemerintah adalah ditetapkan di Jakarta, 28 Oktober 1989.

“Kami ingin meluruskan, sebagaimana Diktum Pertama yang berbunyi, ‘Mengakui APBMI yang dibentuk oleh para pengusaha bongkar muat dalam Munas I, tanggal 28 Oktober 1988,” terang Priyanto.

Dengan demikian, lanjut Priyanto, APBMI hasil Munas I tahun 1988, merupakan satu-satunya organisasi pengusaha bongkar muat Indonesia, adalah asosiasi (wadah) perusahaan bongkar muat di Indonesia. Selanjutnya, organisasi APBMI juga mendasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dihasilkan setiap pelaksanaan Munas, mulai pertama hingga seterusnya.

“Pengurus APBMI yang sekarang, adalah hasil Munas VI di Batam tahun 2011 dengan menghasilkan Ketua Umum terpilih Bambang Ketut Rahwardi. Sebentar lagi, tahun 2016 ini, kami siapkan pelaksanaan Munas VII,” ingatnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPC APBMI Gresik, M.Kasir Ibrahim, menegaskan, dasar organisasi yang memiliki legalitas selalu merujuk pada AD/ART organisasi.

“Dan yang sekarang berlaku adalah AD/ART hasil Munas VI Batam pada Oktober 2011,” tambahnya.

Kasir juga menjelaskan, kepengurusan APBMI, mulai DPP, DPW, DPC hingga PPC semuanya ditentukan melalui musyawarah anggota dan dipilih langsung oleh anggota berdasarkan AD/ART. (Ep)

Leave a Reply