BPJS Kesehatan Lakukan Penyesuaian Iuran, Ini Faktanya….

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Dalam waktu dekat, dipastikan Pemerintah akan melakukan penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), untuk membuat Program JKN-KIS bisa terus berjalan berkesinambungan.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, dr. Herman Dinata Mihardja, penyesuaian ini adalah subuah keniscayaan yang memang harus dilakukan, karena kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini, sudah tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria.

“Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, maka defisit berjalan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengelola JKN-KIS, akan tetap terjadi,” terangnya, Rabu (18/9/2019).

BPJS Kesehatan Lakukan Penyesuaian Iuran, Ini Faktanya….

dr. Herman menambahkan, langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sudah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program JKS disesuaikan paling lama dua tahun sekali.

“Nah, penyesuaian terakhir dilakukan, adalah pada tahun 2016 lalu. Artinya ini sudah 3 tahun tidak ada penyesuaian,” kata dr. Herman,.

Selama ini, lanjut dr. Herman, nominal iuran yang berlaku, besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. Karena penyesuaiannya tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3 misalnya, sebenarnya kalau dihitung-hitung, tidak sampai Rp.2.000 per hari. Artinya biaya ini sama seperti ketika kita harus ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan untuk peserta mandiri kelas 1, sebenarnya iurannya juga hanya sekitar Rp 5.000 per hari,” ujar Herman.

Herman juga menambahkan bahwa penyesuaian ini tentu tidak akan berdampak bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, karena iurannya ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN. Begitu juga untuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, iurannya dijamin oleh APBD.

“Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak,” tambahnya.

Jadi menurut dr. Herman, salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya.

“Sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Dan kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” terang dr. Herman.

Lebih Separuh Peserta JKN-KIS Ditanggung Pemerintah

Lebih jauh dr. Herman juga menjelaskan bahwa dari 222 juta peserta JKN-KIS, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

“Artinya, lebih dari separuh peserta JKN-KIS dibiayai oleh pemerintah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas dr. Herman.

Untuk wilayah Kota Surabaya sendiri dari 3.150.925 jiwa penduduknya (Sumber: Data Dinas Dukcapil), sejumlah 2.596.010 yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS, sebanyak 727.416 jiwa diantaranya, ditanggung oleh APBD. (men)

Leave a Reply