BPJS Kesehatan Surabaya Terus Sosialisasikan dan Perbaiki Program Rujuk Balik

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Masih seringnya timbul permasalahan terkait Program Rujuk Balik (PRB) selama ini yang membuat pengelolaan PRB saat ini tidak maksimal, coba terus di perbaiki oleh BPJS Kesehatan selaku pengelola program JKN-KIS.

Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya terus melakukan optimalisasi pengelolaan PRB melalui berbagai sosialisasi ke faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Surabaya.

PRB sendiri setidaknya memiliki 2 tujuan utama yaitu Kendali Mutu dan Kendali Biaya. Untuk Kendali Mutu yang berkaitan dengan kepuasan peserta, memiliki peran diantaranya adalah Kemudahan akses, Penanganan dan pengelolaan penyakit peserta menjadi lebih efektif, Meningkatkan koordinasi pelayanan antara FKTP dan FKRTL, Menguatkan sistem rujukan, Meningkatkan rasio kontak antara peserta dengan FKTP, Mengurangi antrian di RS

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, dr. Dwikha Arie Ristianto, AAK

Sementara Kendali Biaya, lebih ditujukan untuk ketahanan program (sustainabilitas program), khususnya pada penyerapan biaya katastropi agar dapat dikendalikan melalui pengelolaan penyakit penyebabnya, dengan optimalisasi PRB dan Prolanis

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, dr. Dwikha Arie Ristianto, AAK. menjelaskan, perlunya dilakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi ini karena dilapangan masih sering ditemui berbagai masalah yang disebabkan karena kekurang-pahaman dari manajelen rumah sakit (RS) dan dokter spesialis.

“Kekurang-pahaman ini memmunculkan kesan RS menahan pasien untuk tidak kembali ke FKTP. Padahal kami berharapan kalau pasien kronis yang sudah stabil, bisa dikembalikan ke FKTP terangnya di Surabaya.

Dwikha juga menambahkan bahwa dengan berjalannya PRB, disatu sisi, selain akan membuat pelayanan FKTP bisa meningkat yang tentunya akan berdampak pada kepuasan pasien, juga obat yang disediakan juga lebih terjangkau dan pasien tidak perlu antri panjang seperti kalau di RS.

“Karena itu, melalui berbagai sosialisasi ini diharapkan bisa muncul standard operation procedure (SOP) baru bagi RS dan dokter spesialis, terkait pelayanan, utamanya mengenai PRB,” tambah Dwikha.

Persoalan PRB yang harus segera di atasi

Beberapa persoalan terkait dengan enggannya peserta mendaftar PRB diantaranya adalah;

  1. Ketidakpahaman Peserta terhadap Program Rujuk Balik
  2. Peserta pernah mengalami kendala dalam pendaftaran dan pelayanan PRB
  3. Obat yang diresepkan di RS (termasuk obat PRB) yang kurang tepat, yang mengakibatkan Peserta akan kembali juga ke RS, dan menganggap PRB tidak berguna
  4. Terhentinya pengobatan akibat kendala status kepesertaan (menunggak, red)

Sementara keengganan dari sisi FKRTL untuk tidak melakukan rujuk balik, diantaranya;

  1. Ketidakpahaman/Ketidakpercayaan terhadap Program Rujuk Balik
  2. Ketidakpahaman terhadap jenis obat yang masuk dalam PRB
  3. Kesengajaan tidak merujuk balik (Moral Hazard)

Sedang penyebab belum optimalnya pelayanan PRB dari pihak FKTP, lebih banyak karena ketidak-pahaman terhadap program rujuk balik ini.

“Selain itu juga masalah ketersediaan apotek PRB yang tidak merata ada di wilayah Kecamatan, atau juga pihak apotek yang enggan bekerjasama karena merasa rugi, serta ketidaktersediaan obat dan tidak ada harga, sehingga menyulitkan pengadaan obat,” pungkas Dwikha. (men)

Leave a Reply