11.2 C
New York
Sabtu, Oktober 17, 2020

Buy now

BPK Temukan Triliunan Dana Bermasalah di BPJS




SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap  dana yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menemukan dana triliunan rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya oleh BPJS.

Temuan BPK tersebut didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan, serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenaga Kerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Dikemukakan Anggota VI BPK Bahrullah Akbar saat dikonfirmasi, hingga saat ini belum ada pembaruan pemeriksaan dari LHP yang ditandatangani olehnya pada 21 Juli 2014 tersebut.

“Tindak lanjut dari laporan ini belum saya tangani karena sempat saya lepas. Sekarang kami sedang mulai lagi melakukan pemeriksaan,” kata Bahrullah.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal atas pelaksanaan program yang diaudit tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Dan berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah poin yang dianggap patut menjadi perhatian pihak BPJS, antara lain;

1. Pengelolaan Dana Pengembangan JHT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sehingga peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan Dana JHT tepat waktu dan tepat jumlah sebesar RP 1.364.438.671.979,- serta berkurang sebesar Rp 25.831.029.556,- belum dapat dijelaskan;

2. Reklasifikasi Liabilitas Dana Non JHT ke Cadangan Umum (Ekuitas) sebesar 1.198.421.605.861,- tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan Aset PT Jamsostek ke Dana Jaminan Sosial (DJS);

3. PT Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari tahun 2011-2013 sebesar Rp 594.280.492.271,-;

4. BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke dalam masing-masing Program DJS sebesar Rp 1.794.835.124.409,-;

5. Pekerjaan TV Program Jamsession I dan II dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi biaya senilai Rp 7.095.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil audit BPK kala itu diserahkan tembusannya kepada Menteri BUMN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Direksi Ketenagakerjaan. Bahrullah menyatakan respons yang diberikan oleh pihak BPJS adalah menolak hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial-ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Tak sedikit yang mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana di BPJS, mengingat tak banyak pula pekerja yang faham dengan hak ataupun cara mendapatkan, terutama, jaminan hari tua sebagaimana yang dijanjikan.(Sp/Ep)




Related Articles

Hebat!! 33 Kelurahan di Surabaya Nol Kasus Covid-19

SURABAYA (KabarSurabaya.com) - Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya sudah menunjukkan nol kasus Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya...

Daihatsu Perbarui Fitur Smart Assist IIIt pada Hijet dan Atrai di Jepang

JEPANG (kabarsurabaya.com) Daihatsu Motor Co., Ltd. di Jepang kembali melakukan pembaruan pada sebagian fitur kendaraannya, yakni pada kendaraan niaganya melalui Hijet Truck dan Hijet...

Ricuh, Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Aksi demo yang menolak penetapan Omnibus Law (Getol) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, (8/10/2020) berakhir ricuh. Massa merusak pagar berduri...

Stay Connected

20,832FansSuka
2,389PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

Hebat!! 33 Kelurahan di Surabaya Nol Kasus Covid-19

SURABAYA (KabarSurabaya.com) - Sebanyak 33 kelurahan di Kota Surabaya sudah menunjukkan nol kasus Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya...

Daihatsu Perbarui Fitur Smart Assist IIIt pada Hijet dan Atrai di Jepang

JEPANG (kabarsurabaya.com) Daihatsu Motor Co., Ltd. di Jepang kembali melakukan pembaruan pada sebagian fitur kendaraannya, yakni pada kendaraan niaganya melalui Hijet Truck dan Hijet...

Ricuh, Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Aksi demo yang menolak penetapan Omnibus Law (Getol) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, (8/10/2020) berakhir ricuh. Massa merusak pagar berduri...

Biaya Bersalin di Surabaya Gratis 

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggalakkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Hal ini sebagai upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil...

Tiap RT Rp 150 Juta, Machfud Arifin- Mujiaman Pastikan Surabaya Dibangun sampai Tingkat Paling Bawah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya nomer urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman bakal membangun Surabaya hingga tingkat Rukun Tetangga...