DJP Jatim I Siap Sanksi Wajib Pajak Nakal

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Setelah tahun pembinaan pajak 2015 berakhir, maka era tahun penegakan hukum pajak otomatis mulai berjalan. Dan menyikap hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, telah siap dengan berbagai upaya penegakan hukum pajak ini.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Hestu Yoga Saksama

Seperti dikemukakan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Hestu Yoga Saksama, karena mulai tahun ini adalah tahun penegakan hokum pajak, maka bagi wajib pajak yang tidak membayar dan menunggak pajak, maka tentunya akan dikenai sanksi.

“Wajib pajak yang berpenghasilan minimal Rp 50 juta per tahun dan tidak memiliki NPWP atau yang memiliki NPWP dan tidak aktif membayar, maka akan dipidanakan. Dan kita tidak main-main, karena sudah ada aturannya,” terangnya di kantor Kanwil DJP Jawa Timur I, Selasa (26/1/2016).

Ia juga menjelaskan, sampai saat ini tercatat sudah sekitar 516 wajib pajak yang dipanggil, dengan nilai ketentuan tercatat Rp 255.301.824.793. Dari julah yang dipanggil tersebut, sebanyak 493 wajib pajak hadir, dengan nominal pajak sebesar Rp 219.030.072.071.

“Sementara wajib pajak yang komitmen akan melakukan pembayaran sekitar 446 orang dengan jumlah yang disetor Rp 153.169.660.308,” lanjut Hestu.

Adapun tahapan penegakan hukum pajak akan dilakukan dengan beberapa cara, seperti penyanderaan hingga pengambilan aset, termasuk pencekalan bepergian ke luar negeri bagi pelanggar pembayaran pajak.

“Bahkan mereka, bisa dihukum pidana dengan ancaman 6 tahun penjara ditambah denda 4 kali lipat dari nilai denda pajaknya,” lanjutnya.

Untuk wilayah Jatim I, khususnya Surabaya dan sekitarnya, menurut Hestu, sebenarnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah mulai tumbuh. Ini terbukti dengan terjadinya peningkatan 16,58 persen selama tahun 2015.

“Ya meskipun dari total pencapaian masih belum mencapai sesuai target yang dikehendaki,” lanjut Hestu.

Diketahui, penerimaan pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I hingga 31 Desember 2015 lalu adalah Rp 32.240 triliun, Ini berarti pencapaiannya hanya sekitar 83,97 persen dari total realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan yaitu sebesar Rp38.607 triliun.

“Namun secara prosentase, telah terjadi pertumbuhan 16,58 persen. Dan ini masih lebih baik dibanding nasional yang hanya meningkat 12 persen,” tambahnya.

Sementara untuk penerimaan pajak tahun 2016 ini, DJP Jatim I, ditargetkan naik 36,36% dari realisasi penerimana pajak tahun 2015, yakni sebesar Rp 44.264 triliun. (EP)

Leave a Reply