Hindari Penipuan, ASITA Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Umrah dan Haji Khusus

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Panjangnya daftar tunggu Haji di Indonesia, telah menjadi peluang besar bagi penyelenggaraan ibadah Umrah. Karena mereka yang terlalu lama menunggu antrian, akan lebih memilih melakukan ibadah Umrah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Abdul Djamil, saat membuka acara Seminar Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Umrah dan Haji Khusus, berlangsung di Surabaya, Jumat (15/1/2016)

Melihat fenomena ini, Pemerintah mengingatkan kepada para travel penyelenggara haji dan umrah agar mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Ini karena masih banyaknya kasus penipuan dan penelantaran calon jamaah umrah yang dilakukan travel-travel tidak berijin,” ungkapnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Abdul Djamil, di sela-sela acara Seminar Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Umrah dan Haji Khusus, yang berlangsung di Surabaya, Jumat (15/1/2016).

Menurut Djamil, pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas jika masih terjadi hal yang menyimpang oleh travel-travel bodong alias tidak berijin.

“Mereka yang berangkat haji dan umrah bukan seperti orang-orang yang bepergian ke luar negeri dengan tujuan rekreasi. Mereka berniat ibadah yang harus dilayani dengan sepenuhnya,” tandasnya.

Yang cukup mengherankan menurut Abdul Djamil, bagaimana bisa travel tak berizin itu memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci, padahal, pengeluaran visa hanya bisa diberikan kepada travel-travel berizin.

Karena itu Ia menegaskan kepada seluruh unsur penyelenggara haji dan umrah yang tersebar di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi kabupaten/kota untuk berani menghadapi segala bentuk penyimpangan penyelenggaraan umrah yang biasanya dilakukan travel-travel tak berizin di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

“Kalau ada penyimpangan jangan dibiarkan. Kita harus tunjukkan empati kita kepada para calon jemaah umrah. Kementerian Agama harus hadir mengawasi dan melakukan penindakan sesuai undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 63 dan 64 kepada travel-travel yang tidak memiliki izin tapi berani menerima uang dari calon jemaah umrah,” tambahnya.

Selain travel-travel yang merupakan anggota Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, acara seminar sosialisasi tersebut juga dihadiri travel-travel yang menjadi anggota Amphuri yakni Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Umrah & Haji yang diakui secara resmi oleh Pemerintah IndonesiaRI. (Ep)

Leave a Reply