Isu Pasir Mengedepan di Musda Gapensi Jatim VIII

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VIII Gapensi Jawa Timur di Surabaya. Musda yang akan dilaksanakan hingga 20 Januari besok, dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf di Shangri-La Hotel, Selasa (19/1/2016).

Isu Pasir Mengedepan di Musda Gapensi Jatim VIII

Ketua BPD Gapensi Jatim, Muhammad Amin, menjelaskan, Musda Gapensi akan diikuti sekitar 150 peserta dari perwakilan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Se-Jawa Timur.

“Musda ini merupakan ajang lima tahunan organisasi Gapensi di tingkat Provinsi sesuai dengan amanat AD/ART,” ujarnya, Selasa (19/1/2016).

Ia menambahkan, tugas dan wewenang dari Musda Gapensi Jawa Timur adalah menyusun dan menetapkan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja organisasi, memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya, memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban Kepengurusan BPD Gapensi Jawa Timur masa bhakti 2011-2016.

Selain itu, mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan BPD GAPENSI Jawa Timur masa bhakti 2016-2021 serta memilih BPD GAPENSI Jawa Timur masa bhakti 2016 – 2021.

Pada Musda kali ini, pihaknya juga akan meminta masukan pemerintah terkait kelangkaan pasir, buntut kasus di Lumajang yang masih menjadi masalah serius bagi proyek-proyek kontruksi di Jawa Timur.

Kalangan pengusaha jasa kontruksi menyebut, persoalan ini merupakan ancaman serius terhadap kelancaran pekerjaan kontruksi, karena masalah ini menjadi isu strategis yang bakal menjadi pembahasan utama para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gapensi pada Musda VIII Gapensi Jawa Timur.

“Gara-gara kelangkaan pasir Lumajang, harga pasir di pasaran naik sekitar Rp 10.000 per kubik. Padahal, kualitas pasir yang beredar di pasaran itu tidak sebagus pasir Lumajang,” terang Muhammad Amin.

Karena kualitas pasirnya kurang bagus, untuk beton dan sebagainya harus tambah banyak campuran semennya, atau dilakukan dengan cara mix desain agar kualitas kontruksi tetap bagus.

“Hal ini tentunya menjadikan kost kontruksi membengkak dan ujung-ujungnya, berimbas pada biaya pembangunan proyek,” tambahnya.

Sejauh ini, proyek-proyek kontruksi di Jawa Timur, termasuk proyek swasta maupun tender dari pemerintah, sebagian besar digarap oleh perusahaan yang tergabung dalam Gapensi.

“Artinya, apa yang dirasakan oleh anggota Gapensi merupakan keluhan hampir semua pelaku usaha di bidang jasa kontruksi,” tandas Amin.

Pihaknya berharap, pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Timur segera mengambil langkah atau tindakan konkrit untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena keberadaan pasir Lumajang dirasa sangat penting bagi pekerjaan kontruksi, diharapkan pasir dari daerah tersebut bisa distribusikan ke daerah-daerah lain.(Kj/Ep)

Leave a Reply