Kemelut Kepengurusan INSA Berlanjut, Program Beyond Cabotage Terganggu

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Masih berlarut-larutnya konflik di internal organisasi Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang ditandai dengan tidak diakuinya ketua terpilih DPP INSA periode 2015-2019, Johnson W Sutjipto, akan berdampak pada penyelesaian roadmap Beyond Cabotage yang sedang disusun oleh INSA.

Dikatakan Ketua PLTS DPP INSA Dr. Hamka, SH, ketua umum terpilih Johnson W Sutjipto, dianggap tidak sah karena proses penetapannya menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi para pemilik kapal ini.

“Kami menganggap, hingga kini, INSA belum memiliki Ketua Umum definitif secara aturan dan konstitusi organisasi,” tandas Hamka seusai Dialog Interkatif ‘Kesiapan Infrastruktur Pelabuhan Menghadapi Beyond Cabotage’ di Surabaya, Sabtu (19/9/2015).

Hamka juga menambahkan, untuk menindaklanjuti polemik tersebut, INSA secara keorganisasian, akan menggelar tahapan selanjutnya untuk memilih Ketua Umum INSA, yang diharapkan bisa dilakukan bulan Desember 2015 mendatang.

“Pemilihan tahap kedua melalui Rapat Umum Anggota (RUA) itu akan menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 yang sah. Karena pemilihan ketua umum hanya bisa melalui RUA dan harus berpatokan pada kepatuhan AD/ART organisasi,” tandasnya.

Adapun alas an kenapa Johnson W Sutjipto mengalami penolakan, karena menurut Hamka, dia ditetapkan caretaker sepihak melalui orang-orang tertentu tanpa meruntut aturan AD/ART INSA. Sebab, penetapan Johnson untuk memimpin organisasi INSA dipilih orang-orang tertentu.

“Jadi, jangan melihat siapa yang orang yang menentukan, tapi harus patuh kepada konstitusi tertinggi, yaitu AD/ART. Dan RUA adalah forum yang absah dalam memilih dan menetapkan jabatan Ketua Umum,” tegas Hamka.

Hamka juga menegaskan bahwa pemilihan ketua umum baru harus segera dilakukan karena bila hal ini terus berlarut, akan berimbas pada perpecahan yang semakin berkepanjangan. Dan tentu saja ini juga akan berdampak pada posisi INSA sebagai organisasi yang berdaya guna efektif dengan kemampuannya memajukan pelayaran nasional.

“Perpecahan akan berujung pada gontok-gontokan, yang pada akhirnya tidak berdaya guna secara efektif dalam kerangka konstruktif. Dan ini akan mengganggu persiapan dan pelaksanaan terwujudnya Beyond Cabotage,” pungkasnya. (Edmen Paulus)

Leave a Reply