KPPU akan Pidanakan Pelaku usaha yang Tidak Jalankan Putusan Komisi

JAKARTA (kabarsurabaya.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan bersikap lebih tegas dan akan pidanakan pelaku usaha yang tidak menjalankan Putusan Komisi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dan laporan pidana dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pelaku usaha melaksanakan putusan.


KPPU akan Pidanakan Pelaku usaha yang Tidak Jalankan Putusan Komisi

Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, mengatur apabila putusan tidak dijalankan pelaku usaha, maka Komisi akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gopprera Panggabean, Direktur Penindakan KPPU, selama ini pihaknya telah melakukan beberapa upaya persuasif dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Bahkan beberapa upaya juga telah dilakukan, seperti penyampaian surat peringatan kepada pelaku usaha, merekomendasikan kepada KPA instansi tender terkait, agar memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya, maupun mengunggah pelaku usaha tersebut dalam daftar pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi di Website KPPU.

“Namun sampai saat ini, beberapa pelaku usaha ternyata masih tetap tidak melaksanakan putusan untuk menyetorkan sanksi denda ke kas negara,” terangnya, Sabtu (1/4/2016).

Gopprera juga menambahkan bahwa jumlah piutang denda sejak tahun 2000 s.d Februari 2016 sebesar Rp 281.060.013.593,- Dari jumlah tersebut, sudah disetor ke kas negara sebesar Rp 211.865.443.656,- dan sisa piutang denda yang belum disetor ke kas negara sampai dengan Februari 2016 sebesar Rp 69.194.569.937,-

“Tentu saja piutang denda sebesar itu bukan jumlah yang sedikit,” lanjut Gopprera.

Kondisi ini lanjut Gopprera. tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dialami KPPU dalam proses monitoring pelaksanaan putusan, seperti tidak kooperatifnya pelaku usaha dalam menjalankan putusan, maupun pelaku usaha sudah tidak diketahui keberadaannya karena sudah pindah dari alamat yang tercantum pada putusan dan beberapa hambatan lainnya.

Pelaku usaha akan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 216 KUHAP jo Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 1999.  Pasal 48 ayat (1) berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25 miliar dan setinggi-tingginya Rp 100 milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Sementara Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan pasal 26 UU ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar, dan setinggi-tingginya Rp  25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

“Tuduhan pasal akan disesuaikan dengan pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha dalam Putusan Komisi,” lanjut Gopprera.

Karena itu Ia meminta agar pelaku usaha yang belum melaksanakan Putusan Komisi agar segera melaksanakan putusan, sehingga KPPU tidak perlu melaporkannya ke penyidik dan identitas pelaku usaha tersebut akan dihapus dari daftar pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan sebagaimana yang telah diunggah pada website KPPU.

“Namun bila juga tidak dilakukan, maka akan lebih memberatkan dan merugikan pelaku usaha itu sendiri,” terangnya.

Dan yang paling penting untuk diketahui pelaku usaha, laporan yang disampaikan ke penyidik tidak akan menghapus piutang denda yang tercatat dalam laporan keuangan KPPU dan tetap akan ditagihkan. Awal tahun ini, Komisi telah melaporkan PT. Bungo Pantai Bersaudara ke Bareskrim Polri. (EP)

Leave a Reply