20.3 C
New York
Minggu, September 27, 2020

Buy now

KPPU Ingatkan Jangan Main-Main dengan Pengadaan Barang dan Jasa

YOGYAKARTA (kabarsurabaya.com) – Pengadaan barang/jasa memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan.

Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun dari pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut KPPU melalui Kantor Wilayah IV KPPU melakukan kegiatan “Workshop Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Kegiatan ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan KPPU agar Pejabat pengadaan barang dan jasa tidak terjebak dalam persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa.

KPPU Ingatkan Jangan Main-Main dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pembicara Ketua KPPU, Kurnia Toha yang didampingi oleh Kepala Penitera KPPU, Ahmad Muhari, serta mengundang Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP, Soepartono.

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam oleh pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.” Jelas Kurnia.

Terkait Pengadaan Barang dan Jasa saat ini Peraturan yang digunakan adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (PP No. 16 Tahun 2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. PP No. 16 Tahun 2018 diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.

KPPU gerlar “Workshop Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta”

“Dalam PP No. 16 Tahun 2018 Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait”. papar Soepartono.

Kompetensi dan kapabilitas Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi suksesnya proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hambatan yang dialami pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bentuk kolusi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh antar penyedia barang ataupun penyedia dengan pejabat pengadaan barang dan jasa yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tender pengadaan. (men)

Related Articles

Daihatsu Perluas Edukasi Program Penyu Untuk Indonesia

JAKARTA (kabarsurabaya.com) - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) terus membuktikan komitmen dan tanggung jawab sosialnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), yang salah satunya...

Cawawali Mujiaman Sapa Warga Sutorejo Indah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Calon Wakil Wali Kota (Wawali) nomor urut 2, Mujiaman Sukirno menyapa warga di kawasan Perumahan Sutorejo Indah, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan...

Machfud Arifin-Mujiaman Dapat Dukungan Kiai Kampung Nusantara 

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Calon Wali Kota Surabaya Irjen Pol (Purn) Machfud Arifinsemakin bersemangat dengan adanya dukungan dari para kiai kampung nusantara di Surabaya. Hal...

Stay Connected

20,747FansSuka
2,380PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

Daihatsu Perluas Edukasi Program Penyu Untuk Indonesia

JAKARTA (kabarsurabaya.com) - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) terus membuktikan komitmen dan tanggung jawab sosialnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), yang salah satunya...

Cawawali Mujiaman Sapa Warga Sutorejo Indah

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Calon Wakil Wali Kota (Wawali) nomor urut 2, Mujiaman Sukirno menyapa warga di kawasan Perumahan Sutorejo Indah, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan...

Machfud Arifin-Mujiaman Dapat Dukungan Kiai Kampung Nusantara 

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Calon Wali Kota Surabaya Irjen Pol (Purn) Machfud Arifinsemakin bersemangat dengan adanya dukungan dari para kiai kampung nusantara di Surabaya. Hal...

Deklarasi Damai Tak Dihadiri Eri Cahyadi

SURABAYA (kabarsurabaya.com) - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak menghadiri acara deklarasi kampanye damai yang digelar KPU Kota Surabaya. Ketidak hadirannya tentu sempat...

U Give Me Love Jadi Single Perdana ‘Alex dan Bea’ Masuk Industri Musik

YOGYAKARTA (kabarsurabaya.com) - Trend musik mancanegara mempengaruhi perkembangan musik di Tanahair dari dahulunya. Saat ini Korean Pop (K-Pop) tengah dilirik oleh para penikmat musik di...