2.1 C
New York
Jumat, Desember 9, 2022

Buy now

KPPU Surabaya Mereformasi Pasar Melalui Kebijakan

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Di era industri yang saat ini cenderung oligopoli, dimana suatu industri hanya dikuasai sekelompok pelaku usaha, maka kecenderungan yang terjadi adalah upaya saling bekerjasama untuk menguasai pasar dengan cara yang tidak benar.

Upaya bekerjasama diantara segelintir pelaku usaha tersebut mengarah pada perilaku kartel. Dan perilaku kartel dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kartel, yang ujung-ujungnya merugikan konsumen dan atau masyarakat.

Lonjakan kenaikan harga pangan yang luarbiasa tinggi, misalnya kenaikan harga daging sapi, diduga terjadi karena perilaku kartel ini. Dugaan kartel inilah yang melatarbelakangi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa pelaku usaha yang ditengarai melakukan praktek kartel.

Dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya, Aru Armand, jika benar terbukti dugaan praktek kartel ini, tentu KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Salahsatunya adalah sanksi denda minimal Rp 1 milyar hingga Rp 25 Milyar rupiah,” terangnya melalui siaran pers yang diterima kabarsurabaya.com, Rabu (14/10/2015).

Lebih jauh Armand mengatakan, kondisi pasar oligopolis yang dapat mengarah pada perilaku kartel ini tak jarang terjadi karena adanya fasilitasi regulasi atau kebijakan. Baik regulasi atau kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

“Terhadap regulasi atau kebijakan seperti ini KPPU dapat melakukan tindakan intervenai dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah,” terang Armand.

Dalam proses pemberian saran dan pertimbangan ini, KPPU telah mempunyai suatu alat untuk dapat mendeteksi apakah regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai atau justru melanggar prinsip persaingan usaha sehat.

“Alat atau mekanisme yang dikembangkan oleh KPPU itu adalah competition checklist (daftar periksa kebijakan persaingan),” lanjutnya.

KPD KPPU Surabaya telah melakukan koordinasi cukup intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Biro Hukum Pemprov Jatim. Koordinasi yang dilakukan adalah mengenalkan dan menjelaskan fungsi dan kegunaan competition checklist untuk mendeteksi apakah suatu regulaai atau kebijakan yang melanggar prinsip persaingan usaha sehat atau tidak.

“Upaya ini kami lakukan karena kami mempunyai misi untuk melakukan reformasi pasar, khususnya di wilayah kerja KPPU Surabaya melalui regulasi atau kebijakan yang pro persaingan,” tambah Armand.

Upaya yang dilakukan KPD KPPU Surabaya nyatanya mendapat sambutan dan respon positif dari Pemprov Jatim. Bahkan KPD KPPU Surabaya telah diundang untuk ikut melakukan kajian atas Peraturan-Peraturan Daerah di wilayah kerja Pemprov Jatim yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis.

Respon dan itikad baik dari Pemprov Jatim, dalam hal inj Biro Hukum Pemprov Jatim layak untuk diapresiasi. Meskipun dalam beberapa pertemuan ada beberapa hal yang memunculkan perdebatan, namun tetap hal teesebut dapat dianggap sebagai suatu proses untuk menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha melalui regulasi.

“Dengan menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha melalui regulasi atau kebijakan, maka upaya untuk mereformasi pasar, supaya pasar menjadi lebih kompetitif dapat terwujud,” pungkas Armand. (Ep)

Related Articles

Stay Connected

22,764FansSuka
3,601PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles