Menhub Larang Angkutan Barang Selama Libur Natal & Tahun Baru, APTI Meradang

SURABAYA (kabarsurabaya.com) – Larangan kendaraan akutan barang beroperasi selama libur Natal & Tahun Baru, yaitu mulai Rabu, 30 Desember 2015 hingga Minggu, 3 Januari 2016, kembali dilakukan Kementerian Perhubungan.

Ilustrasi Kemacetan yang juga disebabkan banyaknya kendaraan besar (truk)

Larangan ini termuat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tanggal 25 Desember 2015, Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan barang Pada masa Angkutan Natal 2015 Dan Tahun Baru 2016.

Dalam kieterangan tertulisnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, JA Barata mengatakan, SE tersebut ditujukkan kepada Kapolri Jendral Badrodin Haiti, seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Indonesia.

Adapun kendaraan angkutan barang yang dilarang beroperasi meliputi; kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan, truk gandengan, serta kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

“Namun larangan ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok, pupuk, susu murni, dan pos,” terang Barata.

Selain itu, larangan ini juga tidak berlaku bagi kendaraan angkutan barang ekspor/impor dari dan ke pelabuhan ekspor/impor, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Makasar.

“Secara khusus pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak (buah dan sayur, red) yang melalui moda darat diberikan prioritas,” tambahnya.

Barata juga menjelaskan, bila terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, maka untuk mengatasinya, perlu segera mengambil langkah-langkah antisipasi dan pro-aktif, berkoordinasi dengan aparat pemerintah, seperti Direktorat Jendral Perhubungan Darat, TNI, dan Polri.

APTI Pertanyakan SE Menhub

Disisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTI) mempertanyakan keputusan Kementerian Perhubungan, selaku regulator perhubungan angkutan darat, yang melarang truk beroperasi selama lima hari per 30 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016 ini.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman, pemerintah harusnya tidak bertindak secara spontan, dan jangan sudah tiba masa liburan dan timbul kemacetan jelang Natal dan Tahun Baru, terus dibebani kepada publik.

“Jangan angkutan barang yang dijadikan kambing hitam. Seharusnya larangan itu dimulai sejak awal. Jangan sekonyong-konyong begini. Mestinya kalau mau adil, ya masa liburan Natal dan Tahun Baru harus dilakukan terencana seperti saat menjelang Lebaran 2015,” ujarnya Minggu (27/12/2015).

Ia juga menjelaskan, bahwa akhir tahun merupakan masa closing bagi perusahaan pemilik barang untuk mengejar target yang tak tercapai pada kuartal sebelumnya.Dan melalui larangan tersebut, pihaknya di asosiasi logistik menilai ada kemunduran bagi pertumbuhan ekonomi. (Ep)

Leave a Reply